Puan Maharani: APBN 2027 Tegaskan Komitmen Prabowo untuk Kepentingan Rakyat
JAKARTA, Ule.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan dalam APBN 2027 difokuskan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Puan, kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberpihakan anggaran negara kepada rakyat.
“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan Maharani.
APBN 2027 Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Puan mengapresiasi materi KEM-PPKF yang dipaparkan Presiden Prabowo di hadapan anggota DPR RI dan para pejabat negara.
Ia menilai kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang disusun pemerintah menjadi harapan baru bagi masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional.
Menurutnya, arah kebijakan dalam APBN 2027 diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih mudah, stabil, dan sejahtera.
“Sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang sedang terjadi,” ujarnya.
Puan menambahkan bahwa DPR RI akan mengawal pembahasan RAPBN 2027 agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat luas dan pembangunan nasional.
Fraksi DPR Akan Sampaikan Pandangan
Ketua DPR RI itu juga menjelaskan bahwa parlemen akan segera menindaklanjuti dokumen KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden.
Sesuai mekanisme dan tata tertib DPR RI, setiap fraksi nantinya akan menyampaikan pandangan resmi terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun depan.
Puan mengatakan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPR terkait APBN 2027 dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026.
“Oleh karena itu, kami mohon seluruh fraksi agar dapat menyiapkan pandangan fraksinya masing-masing,” kata Puan.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan RAPBN sebelum nantinya dibahas lebih rinci bersama pemerintah.
Presiden Prabowo Hadiri Langsung Rapat Paripurna
Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 tersebut dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain pimpinan DPR dan anggota dewan, rapat juga dihadiri sejumlah menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, hingga ketua umum partai politik.
Dalam forum itu, Presiden menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal pemerintah sebagai dasar penyusunan APBN 2027.
Kehadiran Presiden dan jajaran pemerintah dinilai menjadi sinyal penting bahwa pemerintah ingin menjaga komunikasi politik dan transparansi dalam penyusunan anggaran negara.
DPR Bahas Sejumlah Agenda Strategis
Selain agenda penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027, rapat paripurna DPR juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya.
Salah satunya adalah laporan Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026 yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Tak hanya itu, DPR juga membahas pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan rancangan tersebut menjadi RUU usul DPR.
Dengan dimulainya pembahasan APBN 2027, pemerintah dan DPR kini memasuki tahap penting dalam menentukan arah pembangunan nasional serta kebijakan ekonomi Indonesia untuk tahun mendatang.
