APBN 2027 Harus Lindungi Kelas Menengah, DPR Ingatkan Jangan Tambah Beban Pajak
JAKARTA, Ule.co.id – Pembahasan APBN 2027 mulai menjadi sorotan seiring upaya pemerintah dan DPR menyusun arah kebijakan fiskal untuk beberapa tahun ke depan. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa APBN 2027 harus mampu memberikan ruang bagi kelas menengah untuk terus bertumbuh dan tidak menambah tekanan ekonomi yang saat ini mulai dirasakan kelompok tersebut.
Menurut Misbakhun, kelas menengah memiliki peran strategis dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional karena menjadi salah satu motor utama konsumsi domestik. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan fiskal dalam APBN 2027 perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah.
“Kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat.
Kelas Menengah Hadapi Tekanan Ekonomi
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok kelas menengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kenaikan biaya hidup, beban cicilan, kebutuhan pendidikan anak, hingga kebutuhan menabung untuk masa depan menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan.
Misbakhun menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBN 2027. Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai membebani kelompok kelas menengah.
“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” ujarnya.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Jika daya beli melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor usaha yang bergantung pada konsumsi domestik.
APBN 2027 Harus Jaga Daya Beli
Dalam pandangan DPR, APBN 2027 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas.
Misbakhun menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional tidak boleh hanya dilihat dari angka statistik semata. Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat dunia usaha.
Menurutnya, daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang harus dijaga agar ekonomi Indonesia tetap bergerak di tengah berbagai tantangan global.
Ketika masyarakat memiliki kemampuan dan keyakinan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau melakukan investasi, maka aktivitas ekonomi akan tumbuh secara alami.
Sebaliknya, apabila masyarakat mulai menahan konsumsi karena ketidakpastian ekonomi, efeknya dapat menjalar ke berbagai sektor.
Kelas Menengah Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Komisi XI DPR menilai kelas menengah merupakan salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kelompok ini selama bertahun-tahun menjadi kontributor utama konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Karena itu, keberhasilan APBN 2027 dalam menjaga kondisi kelas menengah dinilai akan sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa mendatang.
“Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” kata Misbakhun.
Para ekonom juga kerap menilai bahwa kekuatan konsumsi domestik menjadi salah satu alasan ekonomi Indonesia relatif mampu bertahan ketika terjadi perlambatan ekonomi global.
Namun jika kelompok kelas menengah mulai kehilangan daya beli, maka pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar.
Target Pendapatan Negara Disepakati
Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk APBN 2027, rasio pendapatan negara ditargetkan berada pada kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.
Target tersebut mencerminkan upaya pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.
Meski demikian, DPR mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap masyarakat.
Reformasi Fiskal Harus Berkeadilan
Misbakhun menegaskan bahwa pencapaian target penerimaan dalam APBN 2027 seharusnya dilakukan melalui perluasan basis penerimaan negara dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kelompok yang selama ini telah patuh membayar pajak.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa DPR ingin memastikan kebijakan fiskal pada APBN 2027 mampu menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Tantangan Fiskal di Tengah Ketidakpastian Global
Penyusunan APBN 2027 berlangsung di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang masih membayangi.
Ketidakpastian suku bunga global, perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju, konflik geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas menjadi faktor yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.
Dalam situasi seperti itu, kebijakan fiskal diharapkan mampu menjadi instrumen penyangga yang menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain memperkuat penerimaan negara, pemerintah juga dituntut menjaga iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan konsumsi domestik sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Harapan terhadap APBN 2027
Pembahasan APBN 2027 menjadi momentum penting untuk menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. DPR berharap kebijakan fiskal yang disusun tidak hanya fokus pada pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berkembang.
Perhatian terhadap kelas menengah menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam pembahasan awal KEM-PPKF. Kelompok ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi nasional, mulai dari konsumsi, investasi rumah tangga, hingga penciptaan usaha baru.
Dengan menjaga daya beli dan memberikan kepastian ekonomi bagi kelas menengah, pemerintah diharapkan mampu memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, keberhasilan APBN 2027 tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan negara atau tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan mesin ekonomi Indonesia tetap bergerak secara berkelanjutan.
