Desil Bansos Naik, Kredit Motor Bikin Warga Kalteng Tak Lagi Dapat Bantuan
Ule.co.id – Mampu Kredit Motor Tak Lagi Dapat Bansos menjadi sorotan utama dalam pertemuan reses DPRD Kalimantan Tengah di Pulang Pisau, Palangka Raya, Senin (1/9). Anggota DPRD Tomy Irawan Diran menyoroti bahwa sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial kini kehilangan haknya setelah tercatat melakukan kredit kendaraan bermotor, yang secara administratif menurunkan posisi mereka dalam klasifikasi desil.
Penjelasan teknis menyebutkan bahwa data penduduk yang terintegrasi dalam basis data Kementerian Sosial menggunakan beberapa indikator ekonomi, termasuk kepemilikan aset produktif. Kredit motor dianggap sebagai indikator peningkatan daya beli, sehingga algoritma menempatkan peminjam pada kategori ekonomi yang lebih baik. Namun, Tomy mengingatkan bahwa peningkatan status di atas kertas belum tentu mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kredit motor memang meningkatkan nilai aset, tetapi tidak selalu berarti keluarga memiliki pendapatan yang stabil untuk membiayai kebutuhan pokok,” ujar Tomy dalam salah satu sesi tanya jawab. Ia menambahkan bahwa banyak keluarga yang masih mengandalkan pertanian atau usaha mikro, sehingga beban cicilan motor justru menambah tekanan keuangan.
Selain masalah kredit, Tomy juga menemukan praktik penggunaan identitas orang tua atau lansia oleh anggota keluarga untuk keperluan transaksi daring, termasuk judi online. Praktik ini dapat menambah pendapatan fiktif pada catatan, yang selanjutnya memengaruhi penilaian desil. “Nama orang tua dipakai untuk registrasi, lalu ada transaksi masuk, sehingga data ekonomi tampak lebih baik,” jelasnya.
DPRD Kalteng menekankan perlunya verifikasi lapangan yang lebih mendalam. Mereka mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data secara berkala, melibatkan petugas lapangan yang dapat menilai kondisi ekonomi sebenarnya, bukan sekadar mengandalkan data administratif.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan penyesuaian desil berbasis data digital memang efisien, namun harus diimbangi dengan mekanisme pengecualian bagi keluarga yang memiliki beban kredit tinggi namun pendapatan rendah. “Kredit motor seharusnya tidak menjadi satu-satunya indikator kemampuan ekonomi,” kata seorang pakar kebijakan sosial dari Universitas Palangka Raya.
Jika tidak ada penyesuaian, potensi terjadinya kesenjangan sosial dapat meningkat. Warga yang kehilangan bantuan sosial berisiko terjerumus ke dalam lingkaran kemiskinan, terutama di daerah pedesaan yang masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Tomy menutup pertemuan dengan harapan agar pemerintah provinsi dan pusat dapat meninjau kembali kriteria desil, menambahkan faktor beban kredit, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mengelola kredit tanpa mengorbankan hak atas bantuan sosial. “Kami ingin kebijakan yang adil, yang tidak menjerat warga yang memang masih membutuhkan,” pungkasnya.
