Bupati Seruyan Jadi Pembicara di Seminar Inovasi Layanan Fasyankes Modern, Ungkap Strategi Keuangan BLUD
Ule.co.id – Bupati Seruyan Jadi Pembicara dalam Seminar Workshop Inovasi Layanan Fasyankes Modern yang digelar di Jakarta pada Jumat, 4 September 2026. Ahmad Selanorwanda SE, M.Si, memaparkan materi berjudul “Fondasi Hukum Keuangan Fasilitas Kesehatan: Kepatuhan Akuntansi, Pola Pengelolaan, dan Hakikat Otonomi BLUD”. Sebagai pemimpin daerah dengan wilayah seluas 16.404 km², Bupati Seruyan menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, akuntabilitas, dan otonomi dalam mengelola layanan kesehatan yang tersebar di pelosok.
Dalam paparan tersebut, Bupati Seruyan menyoroti tantangan geografis yang mempengaruhi distribusi fasilitas kesehatan. Kabupaten Seruyan memiliki satu rumah sakit umum daerah (RSUD), dua belas puskesmas, serta 141 pustu dan poskesdes yang melayani masyarakat dengan kondisi infrastruktur yang beragam. Karena letak yang terpencil, setiap unit layanan harus mampu mengelola keuangan secara mandiri namun tetap terintegrasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
Aspek keuangan menjadi sorotan utama. Bupati Seruyan menekankan pentingnya kesiapan menghadapi audit dengan menyiapkan rangkaian bukti lengkap mulai dari alasan kebutuhan, otorisasi, dokumen pendukung, hingga proses pembayaran dan rekonsiliasi. Setiap transaksi harus dapat ditelusuri secara digital, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dan mempercepat proses verifikasi.
- Rekonsiliasi keuangan antara Dinas Kesehatan dan BLUD puskesmas.
- Peningkatan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan intensif.
- Pendampingan teknis dan review laporan keuangan secara periodik.
Selain itu, Bupati Seruyan menekankan perlunya standar operasional prosedur (SOP) yang selaras dengan kebijakan nasional tentang otonomi BLUD. SOP tersebut harus mencakup prosedur pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, serta pelaporan kinerja yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dengan mekanisme yang jelas, diharapkan layanan kesehatan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
Selama sesi tanya jawab, peserta seminar mengapresiasi upaya Bupati Seruyan dalam mengintegrasikan aspek hukum, akuntansi, dan otonomi. Beberapa peserta menanyakan strategi konkret untuk meningkatkan kapasitas puskesmas di daerah terpencil. Bupati Seruyan menjawab bahwa program pelatihan berbasis e-learning dan kunjungan pendampingan lapangan akan menjadi prioritas utama dalam dua tahun ke depan.
Keberhasilan Bupati Seruyan Jadi Pembicara di ajang bergengsi ini tidak hanya menambah citra positif bagi Kabupaten Seruyan, tetapi juga memberikan contoh praktik terbaik bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan menekankan akuntabilitas, kepatuhan, dan otonomi, diharapkan model BLUD yang diusung dapat menjadi blueprint bagi reformasi layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
