Digitalisasi Layanan Publik: Pisah KK, 200 Juta Rekening Baru, dan KTP sebagai Gerbang Keuangan Nasional

Ule.co.id – Pemerintah terus memperkuat ekosistem administrasi kependudukan dengan menitikberatkan pada kartu tanda penduduk sebagai pintu gerbang utama bagi warga dalam mengakses layanan publik dan keuangan. Inovasi terbaru meliputi layanan pemisahan Kartu Keluarga (KK) lewat aplikasi IKD, program ambisius membuka 200 juta rekening bank baru yang terhubung otomatis dengan KTP, serta dukungan anggaran APBN untuk menyalurkan bantuan sosial melalui rekening yang didanai sejak pembuatan KTP.

Melalui aplikasi Integrated Population Data (IKD), masyarakat kini dapat mengajukan permohonan pisah KK secara daring tanpa harus berkunjung ke kantor Dukcapil. Prosesnya cukup sederhana, cukup ikuti langkah-langkah berikut:

• Masuk ke menu “Pecah/Pisah Kartu Keluarga” di aplikasi IKD.
• Unggah foto Kartu Keluarga lama serta e‑KTP pemohon.
• Jika pemisahan terkait perubahan status perkawinan, lampirkan dokumen pendukung seperti buku nikah atau akta perceraian.
• Pastikan semua data yang diunggah akurat dan sesuai kondisi sebenarnya.
• Tunggu verifikasi, kemudian unduh KK baru yang dilengkapi QR Code untuk proses validasi selanjutnya.

Layanan ini dirancang untuk mengurangi antrean di kantor pelayanan dan memberikan kebebasan kepada warga untuk mengelola data keluarga dari mana saja, asalkan memiliki akses ke aplikasi IKD.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pembukaan 200 juta rekening baru bagi warga berusia 17 tahun ke atas. Setiap rekening akan dibuka secara otomatis ketika KTP diterbitkan, memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan sistem Bank Indonesia. Dua bank milik negara, Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk seluruh wilayah Indonesia kecuali Aceh, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk Aceh, ditunjuk sebagai mitra utama. BSI menyiapkan produk tabungan tanpa biaya administrasi berbasis akad Wadiah, sementara BRI menawarkan layanan serupa untuk memperluas inklusi keuangan.

Program ini tidak hanya memperluas akses perbankan, tetapi juga menjadi sarana penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran. Dengan rekening yang terhubung langsung ke KTP, pemerintah dapat menyalurkan subsidi, uang tunai, atau program kesejahteraan lainnya secara langsung ke rekening warga, mengurangi risiko kebocoran dan meningkatkan efisiensi.

Di sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung inisiatif “KTP dapat Rekening Bank”. Program ini direncanakan memberikan saldo awal sebesar Rp 50.000 hingga Rp 80.000 per rekening, dengan dana yang bersumber dari cadangan belanja pemerintah. Purbaya menekankan bahwa alokasi tersebut tidak memberikan beban tambahan pada bank-bank pelat merah, karena dana hanya berupa suntikan awal yang dapat dikelola oleh Himpunan Bank Indonesia (Himbara).

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya inovasi pelayanan publik yang lebih luas. Transformasi digital kini menjadi standar, dengan penerapan desain berbasis manusia (human‑centered design), kolaborasi lintas pemangku kepentingan (co‑creation), dan integrasi data terpusat. KTP, sebagai identitas digital utama, menjadi titik sentral dalam menghubungkan layanan administrasi, keuangan, dan sosial. Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur, mempercepat proses, serta memastikan transparansi melalui QR Code pada KK baru dan verifikasi elektronik pada KTP.

Dengan sinergi antara kebijakan digital, dukungan anggaran, dan kemitraan perbankan, diharapkan tercipta ekosistem kependudukan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Warga tidak lagi terhambat oleh birokrasi berbelit; cukup dengan perangkat seluler, mereka dapat mengurus KTP, memisahkan KK, serta mengakses rekening bank yang siap menerima bantuan sosial. Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara digital yang siap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di era modern.