Belanja MBG Kalteng Capai Rp73 Miliar, Layani Lebih dari 230 Ribu Penerima Manfaat
PALANGKA RAYA, Ule.co.id – Realisasi belanja MBG Kalteng atau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah mencapai Rp73 miliar hingga 31 Maret 2026. Anggaran tersebut menjadi bagian dari belanja kementerian dan lembaga yang bersumber dari APBN dan langsung dirasakan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah Herry Hernawan mengatakan belanja MBG Kalteng menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
“Belanja untuk Program MBG ini merupakan bagian dari kinerja Belanja Kementerian atau Lembaga dari APBN di Kalimantan Tengah yang langsung diterima oleh masyarakat,” kata Herry Hernawan di Palangka Raya, Senin.
Belanja MBG Kalteng Didukung 87 SPPG Aktif
Dalam pelaksanaannya, belanja MBG Kalteng saat ini didukung oleh 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Keberadaan SPPG menjadi ujung tombak distribusi dan pelayanan program makan bergizi gratis kepada masyarakat penerima manfaat.
Selain memperkuat layanan gizi, program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
DJPb Kalteng mencatat program MBG telah menyerap sebanyak 3.845 tenaga kerja yang terlibat sebagai petugas pelaksana di berbagai daerah.
Tenaga kerja tersebut mencakup petugas dapur, distribusi makanan, administrasi hingga pengelolaan operasional program.
Belanja MBG Kalteng dinilai tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Layani Lebih dari 230 Ribu Penerima Manfaat
Herry menjelaskan program MBG di Kalimantan Tengah telah melibatkan 701 pemasok yang mendukung distribusi kebutuhan pangan dan operasional program.
Melalui dukungan tersebut, belanja MBG Kalteng telah menjangkau sebanyak 230.922 penerima manfaat.
Kelompok penerima manfaat terdiri dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, siswa PAUD hingga SMA, santri, peserta Sekolah Khusus (SKH), hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Program makan bergizi gratis menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah berharap program tersebut dapat membantu menekan risiko stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan anak dan ibu di berbagai daerah.
Dengan cakupan penerima yang luas, belanja MBG Kalteng juga menjadi salah satu program sosial terbesar yang langsung menyentuh masyarakat.
APBN Kalteng Juga Dorong Pendidikan dan Kesehatan
Selain belanja MBG Kalteng, DJPb Kalimantan Tengah juga mencatat sejumlah belanja APBN lain yang langsung diterima masyarakat hingga Maret 2026.
Untuk sektor pendidikan, realisasi belanja mencapai Rp51,52 miliar.
Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp22,31 miliar serta Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp13,88 miliar.
Belanja pendidikan dinilai penting dalam mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kalimantan Tengah.
Sementara itu, belanja kesehatan tercatat mencapai Rp28,39 miliar.
Sebagian besar anggaran kesehatan digunakan untuk pelaksanaan dukungan manajemen di perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi sebesar Rp13,04 miliar.
Belanja kesehatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.
Infrastruktur Jadi Belanja Terbesar APBN Kalteng
Di luar belanja MBG Kalteng, sektor infrastruktur menjadi komponen terbesar dalam realisasi belanja APBN di Kalimantan Tengah.
Herry memaparkan realisasi belanja infrastruktur hingga Maret 2026 mencapai Rp247,67 miliar.
Anggaran itu sebagian besar digunakan untuk operasi dan pemeliharaan sumber daya alam, layanan transportasi udara, pengembangan kawasan transmigrasi, hingga pembangunan jalan nasional.
Nilai belanja infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional mencapai Rp211,96 miliar.
Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan konektivitas antarwilayah.
Belanja infrastruktur juga dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan publik di Kalimantan Tengah.
Program MBG Dinilai Gerakkan Ekonomi Lokal
Pelaksanaan belanja MBG Kalteng juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal, terutama pemasok bahan pangan dan kebutuhan operasional program.
Keterlibatan 701 pemasok menunjukkan program tersebut tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga ikut menggerakkan rantai ekonomi daerah.
Kebutuhan bahan makanan dalam jumlah besar membuka peluang bagi petani, peternak, pelaku UMKM, hingga distributor lokal untuk terlibat dalam program pemerintah tersebut.
Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor pangan dan distribusi, program MBG diharapkan mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian Kalimantan Tengah.
Pemerintah pusat dan daerah pun terus mendorong optimalisasi pelaksanaan program agar manfaat APBN dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Belanja MBG Kalteng diperkirakan masih akan terus meningkat seiring perluasan cakupan layanan dan bertambahnya jumlah penerima manfaat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
