Anggaran Kemenhan 2027 Diusulkan Naik Rp195 Triliun, Ini Alasan Sjafrie Sjamsoeddin

JAKARTA, Ule.co.id – Usulan kenaikan Anggaran Kemenhan 2027 menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun depan. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun sehingga total Anggaran Kemenhan 2027 yang diusulkan mencapai Rp334 triliun.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI), mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), memperkuat pembangunan kekuatan pertahanan, serta menjalankan berbagai program prioritas yang menjadi bagian dari strategi pertahanan nasional.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Menurut Sjafrie, pagu anggaran yang diberikan pemerintah saat ini masih jauh dari kebutuhan riil sektor pertahanan.

“Kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp195 triliun,” kata Sjafrie kepada wartawan usai rapat.

Dengan tambahan tersebut, total Anggaran Kemenhan 2027 yang diusulkan mencapai Rp334 triliun.

Pagu Awal Hanya Rp139 Triliun

Sjafrie menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan pagu indikatif Kementerian Pertahanan tahun 2027 sebesar Rp139 triliun.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran pertahanan yang disetujui untuk tahun 2026. Karena itu, Kemenhan memandang perlu mengajukan tambahan dana agar berbagai program strategis tetap dapat berjalan sesuai target.

Menurut dia, kebutuhan pertahanan Indonesia terus meningkat seiring perkembangan lingkungan strategis regional maupun global. Selain menjaga kesiapan tempur, TNI juga dituntut mampu menghadapi berbagai tantangan baru yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam konteks tersebut, Anggaran Kemenhan 2027 dinilai harus mampu mengakomodasi kebutuhan operasional sekaligus pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang.

Kebutuhan Ideal Mencapai Rp667 Triliun

Dalam paparannya kepada DPR, Sjafrie mengungkapkan bahwa rencana kebutuhan anggaran atau renbut Kementerian Pertahanan untuk tahun 2027 sebenarnya mencapai Rp667 triliun.

Perhitungan tersebut didasarkan pada konsep skala prioritas, kebutuhan modernisasi, pembangunan kekuatan pertahanan, hingga berbagai dinamika tugas yang harus dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai instrumen utama pertahanan negara.

Meski kebutuhan ideal mencapai Rp667 triliun, pemerintah menyetujui pagu awal sebesar Rp139 triliun. Perbedaan yang cukup jauh inilah yang menjadi dasar pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun.

“Yang disetujui berdasarkan surat dari Bappenas dan Kementerian Keuangan hanya Rp139 triliun, jadi bedanya jauh. Oleh karena itu kita mengusulkan tambahan untuk mendekati kebutuhan maksimal Rp667 triliun itu,” ujar Sjafrie.

Dengan demikian, usulan Anggaran Kemenhan 2027 sebesar Rp334 triliun dianggap sebagai langkah realistis untuk mendekati kebutuhan yang sebenarnya tanpa membebani kondisi fiskal negara secara berlebihan.

Modernisasi Alutsista Jadi Fokus Utama

Salah satu alasan utama di balik usulan kenaikan Anggaran Kemenhan 2027 adalah kebutuhan modernisasi alutsista.

Sejumlah alat utama sistem persenjataan yang digunakan TNI saat ini memerlukan pembaruan agar tetap mampu menjalankan tugas secara optimal di tengah perkembangan teknologi militer yang sangat cepat.

Modernisasi tidak hanya mencakup pengadaan peralatan baru, tetapi juga peningkatan kemampuan sistem yang sudah ada, pemeliharaan, penguatan sistem logistik, hingga integrasi teknologi pertahanan modern.

Pemerintah selama beberapa tahun terakhir terus berupaya memperkuat postur pertahanan nasional melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan armada laut, udara, dan darat.

Dalam situasi geopolitik yang semakin dinamis, keberadaan alutsista modern dianggap penting untuk menjaga daya tangkal Indonesia terhadap berbagai potensi ancaman.

Karena itu, sebagian besar tambahan Anggaran Kemenhan 2027 diproyeksikan mendukung program modernisasi pertahanan nasional.

Pertahanan Disebut Sebagai Sabuk Pengaman Pembangunan

Sjafrie menegaskan bahwa sektor pertahanan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurut dia, sistem pertahanan negara dapat diibaratkan sebagai sabuk pengaman yang melindungi seluruh proses pembangunan yang sedang berjalan.

Tanpa sistem pertahanan yang kuat, berbagai program pembangunan berpotensi menghadapi gangguan keamanan yang dapat memengaruhi stabilitas nasional.

Karena itu, peningkatan Anggaran Kemenhan 2027 tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan militer, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

Dalam pandangan Kementerian Pertahanan, investasi di sektor pertahanan merupakan investasi jangka panjang yang memberikan dampak terhadap stabilitas negara secara keseluruhan.

Kemenhan Siapkan 20 Daftar Kerja Tahun 2027

Pada tahun 2027, Kementerian Pertahanan telah menyiapkan 20 daftar kerja yang terbagi dalam enam program utama.

Program-program tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan pertahanan nasional, mulai dari peningkatan kesiapan operasional, pembangunan kekuatan militer, pengembangan sumber daya manusia, hingga dukungan terhadap program pemerintah.

Pelaksanaan seluruh program tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Melalui usulan Anggaran Kemenhan 2027, pemerintah berharap seluruh program prioritas dapat berjalan tanpa mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran.

TNI Hadapi Tantangan yang Semakin Kompleks

Menurut Sjafrie, dinamika tugas yang dihadapi TNI saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Selain menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara, TNI juga harus menghadapi berbagai tantangan keamanan yang berkembang di sejumlah wilayah Indonesia.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah dinamika konflik di Papua yang membutuhkan kesiapan personel, logistik, dan peralatan yang memadai.

Di sisi lain, TNI juga dituntut mampu merespons berbagai perkembangan lingkungan strategis internasional yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional.

Karena itu, peningkatan Anggaran Kemenhan 2027 dinilai penting untuk memastikan seluruh satuan TNI memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Peran TNI dalam Penanganan Bencana dan Pembangunan

Selain menjaga kedaulatan negara, TNI juga memiliki peran besar dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah.

Sjafrie mencontohkan keterlibatan TNI dalam pembangunan infrastruktur serta penanganan dampak bencana alam di berbagai daerah.

Saat ini, personel TNI terlibat dalam pembangunan jembatan, perbaikan sarana publik, hingga membantu percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

“Kita sudah ketahui, bekas akibat dari bencana alam. Jadi, sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya,” katanya.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan Anggaran Kemenhan 2027 tidak hanya berkaitan dengan fungsi pertahanan murni, tetapi juga mendukung berbagai tugas kemanusiaan dan pembangunan nasional.

Komisi I DPR Berikan Dukungan

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyatakan pihaknya mendukung usulan tambahan Anggaran Kemenhan 2027 yang diajukan pemerintah.

Menurut Utut, pagu indikatif sebesar Rp139 triliun mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp187 triliun.

Setelah melakukan simulasi kebutuhan pertahanan nasional, Kementerian Pertahanan menilai tambahan anggaran diperlukan untuk menjaga akselerasi pembangunan kekuatan TNI.

Meski demikian, Komisi I DPR tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran final. Keputusan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR dan pemerintah.

“Tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran,” kata Utut.

Menunggu Keputusan Badan Anggaran DPR

Usulan Anggaran Kemenhan 2027 sebesar Rp334 triliun selanjutnya akan masuk ke tahap pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah.

Proses tersebut akan menentukan apakah tambahan Rp195 triliun yang diajukan Kementerian Pertahanan dapat disetujui seluruhnya, sebagian, atau mengalami penyesuaian sesuai kondisi fiskal negara.

Pembahasan diperkirakan akan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kemampuan keuangan negara, prioritas pembangunan nasional, hingga kebutuhan strategis sektor pertahanan.

Di tengah dinamika keamanan global yang terus berkembang, Anggaran Kemenhan 2027 menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan Indonesia memiliki kekuatan pertahanan yang memadai sekaligus mampu menjaga stabilitas nasional dalam jangka panjang.

Dengan kebutuhan ideal mencapai Rp667 triliun dan pagu awal hanya Rp139 triliun, usulan kenaikan Anggaran Kemenhan 2027 menjadi Rp334 triliun mencerminkan upaya pemerintah mencari titik keseimbangan antara kebutuhan pertahanan yang terus meningkat dan kemampuan fiskal negara. Artikel ini sekaligus menunjukkan bahwa isu Anggaran Kemenhan 2027 akan menjadi salah satu agenda strategis dalam pembahasan APBN tahun mendatang.

Sumber: Antara