Dana Terlambat Cair, SPPG Palangka Raya Hentikan Layanan Makan Bergizi Gratis
PALANGKA RAYA, Ule.co.id – Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palangka Raya menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kondisi ini terjadi pada SPPG Palangka Raya yang berada di wilayah Pahandut-Langkai 6.
Meski demikian, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penghentian layanan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menandakan berhentinya Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan.
Kepala Regional BGN Kalimantan Tengah, Elisa Agustino, membenarkan adanya penghentian sementara operasional SPPG Palangka Raya tersebut. Menurutnya, kendala yang terjadi murni disebabkan dana operasional yang belum masuk ke rekening pengelola.
“Informasi tersebut memang berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana. Namun biasanya kondisi seperti ini tidak berlangsung lama karena proses pencairan saat ini tetap berjalan,” ujar Elisa di Palangka Raya, Kamis (11/6/2026).
Dana Operasional Belum Masuk ke Rekening
Elisa menjelaskan bahwa proses pencairan dana masih berlangsung dan kemungkinan dana masuk dalam waktu dekat tetap terbuka. Oleh karena itu, pengelola SPPG Palangka Raya diminta terus memantau rekening sembari menyelesaikan berbagai laporan administrasi yang diperlukan.
Menurutnya, keterlambatan pencairan dana merupakan kondisi yang bisa terjadi dalam pelaksanaan program berskala nasional, terutama ketika terdapat proses administrasi yang masih berjalan.
“Kalau misalnya hari ini dana belum masuk, bisa saja dua atau tiga hari kemudian sudah dicairkan. Kami biasanya menyampaikan kepada pengelola bahwa apabila dana operasional memang sudah habis, operasional dapat dihentikan sementara sambil menunggu pencairan dana masuk,” jelasnya.
Dengan demikian, penghentian layanan yang terjadi bukan karena program dihentikan pemerintah, melainkan karena keterbatasan dana operasional yang belum tersedia.
Program MBG Dipastikan Tetap Berjalan
BGN menegaskan bahwa penghentian sementara operasional SPPG Palangka Raya tidak memengaruhi keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional maupun di Kalimantan Tengah.
Program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat yang telah ditetapkan.
Elisa menekankan bahwa selama ini belum pernah ditemukan kasus keterlambatan pencairan dana yang menyebabkan operasional sebuah SPPG berhenti dalam waktu yang sangat lama.
“Sejauh yang kami temui, belum ada kasus keterlambatan pencairan dana yang membuat SPPG berhenti sampai satu bulan. Ini merupakan kondisi yang baru terjadi karena adanya dinamika dan penyesuaian kebijakan di tingkat pusat. Namun yang pasti, Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memberikan kepastian bahwa penghentian layanan pada SPPG Palangka Raya hanya bersifat sementara.
Tidak Hanya Terjadi di Palangka Raya
Keterlambatan pencairan dana ternyata tidak hanya dialami satu lokasi pelayanan. Berdasarkan data BGN, terdapat sekitar 14 SPPG di Kalimantan Tengah yang sempat menghadapi persoalan serupa.
Meski demikian, sebagian besar unit pelayanan yang terdampak telah kembali menerima tambahan dana operasional dan melanjutkan kegiatan seperti biasa.
“Ada sekitar 14 SPPG di Kalimantan Tengah yang sempat mengalami keterlambatan pencairan dana. Namun beberapa di antaranya sudah menerima top up dana dan kembali beroperasi. Mudah-mudahan yang lainnya juga segera menyusul,” kata Elisa.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan keterlambatan dana bukan hanya terjadi pada SPPG Palangka Raya, melainkan juga dialami sejumlah unit pelayanan lainnya di berbagai daerah.
Operasional Bisa Kembali Dalam Waktu Dekat
BGN optimistis operasional SPPG Palangka Raya dapat kembali berjalan dalam waktu dekat setelah dana operasional masuk ke rekening pengelola.
Menurut Elisa, proses pencairan masih berlangsung sehingga peluang dana cair dalam satu hingga beberapa hari ke depan cukup besar.
Apabila dana telah diterima, maka seluruh aktivitas pelayanan dapat langsung dilanjutkan tanpa harus menunggu waktu yang lama.
“Kalau dana sudah masuk dan rekening sudah terisi kembali, operasional bisa langsung dilanjutkan. Jadi penghentian ini sifatnya sementara sambil menunggu pencairan dana,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memberikan harapan bahwa layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat dapat segera kembali berjalan normal.
Pemkot Palangka Raya Tegaskan Bukan Kewenangannya
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menjelaskan bahwa pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dapur MBG dan SPPG Palangka Raya, sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran maupun pembayaran operasional program tersebut.
Mulai dari penentuan lokasi, pembangunan fasilitas, pengelolaan operasional hingga pencairan anggaran menjadi tanggung jawab BGN.
“Pengelolaan dapur MBG maupun SPPG sepenuhnya berada di bawah kewenangan BGN. Pemerintah kota tidak menyalurkan anggaran maupun gaji untuk program tersebut,” ujarnya.
Penjelasan tersebut diberikan untuk memperjelas posisi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi pada SPPG Palangka Raya.
Pemkot Tetap Berikan Dukungan
Meski tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran, Pemerintah Kota Palangka Raya tetap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang bertugas membantu mengawal pelaksanaan program di lapangan.
Satgas tersebut berperan memastikan berbagai kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta membantu koordinasi dengan pihak terkait apabila muncul kendala dalam pelaksanaan program.
“Kami membentuk Satgas MBG untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik. Tugas pemerintah kota adalah mendukung dan mengawal pelaksanaan program strategis nasional ini agar berjalan lancar di Palangka Raya,” kata Achmad Zaini.
Tantangan dalam Pelaksanaan Program MBG
Kasus yang terjadi pada SPPG Palangka Raya menjadi gambaran bahwa pelaksanaan program berskala nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek administrasi dan pencairan anggaran.
Program MBG yang menjangkau banyak wilayah membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang cepat dan tepat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Keterlambatan dana operasional dapat berdampak langsung terhadap aktivitas pelayanan di lapangan, terutama apabila pengelola tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk menutup kebutuhan operasional harian.
Meski demikian, BGN menegaskan bahwa persoalan tersebut sedang ditangani dan tidak akan mengganggu keberlangsungan program dalam jangka panjang.
BGN Optimistis Layanan Segera Normal
Dengan proses pencairan dana yang masih berlangsung, BGN optimistis SPPG Palangka Raya dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat.
Sejumlah SPPG lain yang sebelumnya mengalami kondisi serupa bahkan telah menerima tambahan dana dan kembali menjalankan pelayanan seperti biasa.
Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang tetap menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Penghentian sementara layanan pada SPPG Palangka Raya dinilai hanya sebagai kendala administratif yang bersifat sementara. Setelah dana operasional diterima, pelayanan dipastikan akan kembali berjalan sehingga program pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
