Ule.co.id – Bupati Kobar Temui Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, menandai langkah penting dalam upaya percepatan pembangunan Bandara Baru Kobar. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026, melibatkan Bupati Nurhidayah, Kepala Dinas Perhubungan Rawandi, serta Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, dan timnya. Diskusi difokuskan pada penyelesaian dokumen legalitas lahan, kajian teknis, serta koordinasi lintas kementerian yang diperlukan sebelum proyek masuk tahap konstruksi fisik.
Proses pembangunan Bandara Baru Kobar masih berada pada fase persiapan administratif. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengakui bahwa belum ada pekerjaan fisik yang dimulai karena masih menunggu sertifikasi lahan yang harus melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bupati Nurhidayah menegaskan bahwa timnya telah menyelesaikan beberapa dokumen penting, namun pensertifikatan lahan tetap menjadi kendala utama yang harus diatasi secepatnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nurhidayah menyampaikan bahwa Kabupaten Kobar secara proaktif menggandeng pemerintah pusat untuk mempercepat proses. Ia berharap Dirjen Perhubungan Udara dapat memberikan dukungan teknis dalam penyusunan kajian kelayakan, analisis trafik, serta rekomendasi infrastruktur penunjang. “Kami ingin memastikan semua data terbaru terkait kondisi darat dan udara tersedia, sehingga Kemenhub dapat menilai kesiapan kami secara komprehensif,” ujar Lukman F Laisa.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menanggapi dengan positif, menekankan pentingnya pemutakhiran data. Ia meminta Kabupaten Kobar untuk memperbarui informasi mengenai topografi, akses jalan, serta potensi lalu lintas penumpang. “Data yang akurat akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran,” jelasnya. Lukman menambahkan bahwa selain aspek lahan, perlu juga disiapkan data terkait ruang udara, frekuensi radio, dan prosedur keselamatan penerbangan.
Berikut langkah-langkah yang direncanakan oleh Pemkab Kobar untuk menyelesaikan persyaratan legalitas:
- Pengajuan sertifikasi lahan ke Badan Pertanahan Nasional.
- Penyusunan kajian lingkungan hidup (AMDAL) yang memenuhi standar nasional.
- Pembaruan data topografi dan akses transportasi darat.
- Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk analisis trafik udara.
- Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) yang terintegrasi.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam proses perencanaan. Keterlibatan ini diharapkan dapat memperkecil potensi konflik lahan serta meningkatkan dukungan sosial terhadap proyek.
Dengan dukungan dari Dirjen Perhubungan Udara, diharapkan proses persetujuan dokumen dapat dipercepat, sehingga pembangunan Bandara Baru Kobar dapat memasuki fase konstruksi pada akhir tahun 2027. Keberhasilan proyek ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi regional, meningkatkan konektivitas, dan membuka peluang investasi di sektor pariwisata serta industri logistik.
Secara keseluruhan, pertemuan Bupati Kobar Temui Dirjen Perhubungan Udara menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan infrastruktur transportasi yang modern. Jika semua persyaratan terpenuhi tepat waktu, Bandara Baru Kobar akan menjadi pintu gerbang strategis bagi provinsi Kalimantan Tengah, memperkuat posisi Kobar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
