DPRD Kalteng Desak Disdik Percepat Revitalisasi Sekolah Lewat APBN untuk Kurangi Beban APBD
Ule.co.id – Dalam rapat kerja terbaru, DPRD Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya agenda Disdik Didesak Revitalisai Sekolah Lewat APBN sebagai solusi utama mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menekankan bahwa koordinasi intensif antara Dinas Pendidikan dengan kementerian terkait harus menjadi prioritas, mengingat sebagian besar dana revitalisasi infrastruktur sekolah berasal dari anggaran pusat.
Usulan tersebut muncul di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami pemotongan. Sugiyarto menilai, bila sekolah‑sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat terdaftar secara akurat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), peluang memperoleh alokasi dana APBN akan meningkat signifikan. “Selama data Dapodik masuk, data tersebut otomatis tercatat di sistem kementerian, sehingga peluang bantuan menjadi lebih besar,” ujarnya pada Selasa (18/8).
Strategi memanfaatkan dana pusat tidak hanya mengurangi tekanan pada APBD provinsi, tetapi juga memungkinkan pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan sumber daya untuk program pembangunan lain. Sugiyarto menambahkan, “Segera usulkan kebutuhan revitalisasi melalui jalur APBN, sehingga beban keuangan daerah dapat berkurang dan perbaikan fasilitas pendidikan dapat berjalan lebih cepat.”
Selain menunggu program bantuan terbuka, DPRD menuntut OPD terkait untuk proaktif memetakan kebutuhan sekolah secara menyeluruh. Langkah ini meliputi verifikasi kondisi fisik bangunan, identifikasi kerusakan struktural, serta penyusunan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat urgensi. Dengan data yang lengkap, proses pengajuan ke kementerian akan lebih terstruktur dan transparan.
Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana. Sugiyarto menekankan pentingnya komunikasi rutin, baik melalui pertemuan resmi maupun pertukaran informasi digital, untuk memastikan setiap usulan revitalisasi sekolah mendapat perhatian tepat waktu. “Komunikasi yang kuat akan menutup celah informasi yang sering menjadi hambatan dalam alokasi dana,” ujarnya.
Jika rekomendasi DPRD Kalteng ini diimplementasikan, sejumlah sekolah di wilayah tersebut diproyeksikan akan mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Perbaikan tersebut mencakup renovasi ruang kelas, perbaikan atap, penyediaan fasilitas sanitasi, serta peningkatan infrastruktur listrik dan jaringan internet. Dampaknya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menurunkan angka putus sekolah.
Secara keseluruhan, agenda Disdik Didesak Revitalisai Sekolah Lewat APBN menjadi titik fokus kebijakan pendidikan di Kalimantan Tengah. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kerjasama lintas sektor, akurasi data Dapodik, serta komitmen semua pihak untuk menyalurkan dana secara tepat sasaran.
