DPRD Kalteng Desak Pertamina Jaga Stok BBM, Tekan Antrean SPBU untuk Stabilitas Pertamina BBM

Ule.co.id – DPRD Kalteng Desak Pertamina Jaga Stok BBM setelah antrean panjang kembali muncul di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Palangka Raya dan kabupaten sekitarnya. Anggota DPRD Sirajul Rahman menyoroti kebutuhan mendesak agar pasokan bahan bakar tidak mengganggu aktivitas harian warga.

Sirajul Rahman menegaskan bahwa kelancaran distribusi BBM merupakan prasyarat utama mobilitas dan perekonomian daerah. Ia meminta Pertamina untuk segera melakukan evaluasi operasional, memastikan stok tersedia secara merata, serta mengoptimalkan logistik pengiriman ke SPBU yang mengalami tekanan tinggi.

Sirajul menambahkan, “Kita tidak dapat membiarkan antrean panjang menjadi norma. Pertamina harus menegakkan standar layanan, mengingat BBM adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh terhambat.” Ia juga memperingatkan potensi konflik sosial bila situasi tidak segera diatasi, mengingat kepadatan lalu lintas di sekitar SPBU dapat memicu gesekan antar pengguna jalan.

Berikut beberapa langkah yang diusulkan Sirajul kepada Pertamina:

• Melakukan audit stok harian di setiap SPBU wilayah Kalteng.
• Menambah kiriman bahan bakar ke SPBU yang berada di zona rawan kekosongan.
• Mengaktifkan sistem monitoring digital untuk memprediksi kebutuhan daerah secara real‑time.
• Memberikan insentif bagi SPBU yang mampu menjaga tingkat ketersediaan di atas 95%.

Pengawasan distribusi BBM tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan energi, melainkan juga menjadi bagian penting dari kebijakan publik. DPRD Kalteng menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi, Dinas Perhubungan, dan Pertamina harus ditingkatkan untuk menghindari terulangnya situasi serupa.

Dalam konteks yang lebih luas, stabilitas pasokan Pertamina BBM berpengaruh pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Tengah. Tanpa bahan bakar yang cukup, mesin pertanian tidak dapat beroperasi, kapal penangkap ikan terhambat, dan wisatawan mengalami kesulitan mobilitas.

Para pengamat ekonomi menilai bahwa gangguan pasokan BBM dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi regional hingga 0,3 poin persentase dalam kuartal berikutnya. Oleh karena itu, upaya preventif yang diusulkan DPRD Kalteng diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap PDB daerah.

Selain itu, Sirajul menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik. “Masyarakat berhak mengetahui langkah apa yang diambil, kapan stok akan kembali normal, dan bagaimana mereka dapat menghindari antrean berlarut,” ujarnya. Ia meminta Pertamina untuk menyediakan kanal komunikasi resmi, baik melalui aplikasi seluler maupun media sosial, yang menampilkan status stok BBM di tiap SPBU secara real‑time.

Jika rekomendasi tersebut tidak diimplementasikan dalam waktu singkat, DPRD Kalteng berjanji akan mengajukan pertanyaan lanjutan kepada Direksi Pertamina melalui rapat pleno. Tindakan ini dimaksudkan untuk menegaskan akuntabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelayanan publik.

Secara keseluruhan, tekanan yang diberikan DPRD Kalteng kepada Pertamina mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap kesejahteraan warga. Dengan mengedepankan solusi logistik, peningkatan pengawasan, dan komunikasi terbuka, diharapkan antrean panjang di SPBU dapat teratasi, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat kembali berjalan normal.