Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, Celios Wanti-Wanti Potensi Kebocoran Solar Subsidi

JAKARTA, Ule.co.id – Kenaikan signifikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi memicu kekhawatiran baru terkait potensi lonjakan konsumsi BBM subsidi. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan distribusi, khususnya untuk solar subsidi, agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi pada dasarnya sejalan dengan dinamika pasar global, termasuk peningkatan Indonesian Crude Price (ICP). Namun, lonjakan yang terlalu tajam dinilai berisiko mengganggu keseimbangan konsumsi energi domestik.

Lonjakan Tajam Pertamina Dex Picu Kekhawatiran

Salah satu sorotan utama adalah kenaikan harga Pertamina Dex yang melonjak drastis hingga sekitar 60 persen, dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Kenaikan ini tidak hanya berdampak pada segmen kendaraan pribadi kelas atas, tetapi juga sektor industri yang sangat bergantung pada BBM jenis tersebut, seperti pertambangan dan perkebunan.

“Pertamina Dex bukan hanya dikonsumsi kendaraan pribadi, tapi juga mesin industri dan alat berat. Ini yang harus diantisipasi,” ujar Bhima.

Dalam kerangka ekonomi energi, lonjakan harga input seperti BBM akan langsung berdampak pada struktur biaya produksi. Jika tidak diimbangi kebijakan mitigasi, efek lanjutannya bisa berupa penurunan output hingga efisiensi tenaga kerja.

Risiko Pergeseran ke BBM Subsidi

Perbedaan harga yang semakin lebar antara BBM nonsubsidi dan subsidi membuka celah terjadinya pergeseran konsumsi. Bhima menilai, pengguna industri berpotensi beralih ke solar subsidi yang harganya jauh lebih rendah.

Jika fenomena ini tidak dikendalikan, dampaknya bisa sistemik:

• Tekanan pada kuota solar subsidi
• Potensi kelangkaan di tingkat masyarakat
• Meningkatnya praktik penyalahgunaan distribusi

“Jangan sampai terjadi kebocoran yang semakin masif karena selisih harga yang terlalu jauh,” tegasnya.

Ia juga menyoroti wilayah di luar Pulau Jawa sebagai area yang rawan pengawasan, mengingat tingginya aktivitas industri berbasis sumber daya alam di kawasan tersebut.

Efek Domino ke Jenis BBM Lain

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada Pertamina Dex, tetapi juga Pertamax Turbo yang di wilayah DKI Jakarta melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter per 18 April 2026.

Menurut Bhima, kondisi ini akan mendorong konsumen untuk melakukan substitusi ke BBM dengan harga lebih rendah, seperti Pertamax yang tidak mengalami kenaikan.

“Pertamax Turbo kemungkinan akan turun konsumsinya, tapi akan bergeser ke Pertamax karena selisih harga masih cukup lebar,” ujarnya.

Fenomena ini dalam ekonomi dikenal sebagai substitution effect, di mana konsumen beralih ke alternatif yang lebih terjangkau ketika harga suatu barang naik signifikan.

Kenaikan Dinilai Bersifat Sementara

Meski demikian, Bhima melihat kenaikan harga BBM nonsubsidi ini bersifat temporer. Ia mengaitkannya dengan fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik, termasuk meredanya eskalasi konflik internasional.

Jika tren harga minyak global kembali turun, maka terdapat peluang penyesuaian harga BBM ke depan.

Namun, ketidakpastian global tetap menjadi variabel yang sulit diprediksi, sehingga kebijakan domestik perlu dirancang adaptif.

Rekomendasi: Pengawasan dan Insentif

Celios mendorong dua langkah utama dari pemerintah:

Pertama, memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Ini mencakup:

• Penguatan sistem digitalisasi distribusi
• Pengawasan lapangan yang lebih intensif
• Penegakan hukum terhadap pelanggaran

Kedua, memberikan insentif bagi pelaku industri yang tetap menggunakan BBM nonsubsidi. Tujuannya untuk menjaga stabilitas biaya produksi dan mencegah dampak lanjutan seperti efisiensi berlebihan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kalau beban biaya produksi naik, harus ada kompensasi agar tidak berdampak ke tenaga kerja,” kata Bhima.

Ujian Kebijakan Energi

Situasi ini menjadi ujian bagi kebijakan energi nasional. Di satu sisi, harga BBM nonsubsidi harus mengikuti mekanisme pasar. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Tanpa pengawasan ketat, disparitas harga justru bisa menciptakan distorsi baru—di mana subsidi yang seharusnya melindungi masyarakat rentan, malah dinikmati oleh sektor yang tidak berhak.

Dalam konteks ini, presisi kebijakan bukan lagi opsi, melainkan keharusan.