Anggaran Perubahan 2026: Pemerintah Murung Raya Tekankan Lima Prioritas Layanan Dasar
Ule.co.id – Lima Prioritas Layanan Dasar di Anggaran Perubahan 2026 menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Murung Raya setelah peninjauan penggunaan anggaran pada semester pertama tahun 2026. Dalam rapat paripurna ke-9 masa sidang II DPRD Murung Raya, Bupati Heriyus melalui Pj Sekda Sarwo Mintarjo menegaskan bahwa kebijakan belanja akan diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama di bidang pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan belanja wajib dan mengikat.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Murung Raya, H Rumiadi SE SH MH, dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan, perwakilan forkopimda, kepala perangkat daerah, serta undangan lain. Pada kesempatan itu, Pj Sekretaris Daerah menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun serta menyempurnakan kebijakan anggaran. Menurutnya, proses pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan harus bersifat transparan, konstruktif, dan melibatkan seluruh pihak terkait.
Dalam rangka menyesuaikan prioritas, pemerintah daerah mengusulkan pergeseran dana, penyesuaian alokasi, serta penajaman program agar selaras dengan visi pembangunan Murung Raya. Penekanan pada lima layanan dasar mencakup peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, pembangunan dan perbaikan jalan desa, penyediaan sarana pendidikan yang memadai, serta penguatan layanan administrasi publik yang lebih responsif.
Pelayanan publik menjadi pilar pertama dalam lima prioritas tersebut. Pemerintah berkomitmen mempercepat digitalisasi layanan administrasi, mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pelaporan berbasis teknologi. Di sektor infrastruktur, alokasi dana difokuskan pada perbaikan jaringan jalan utama yang menghubungkan desa-desa terpencil, sehingga mempermudah akses pasar bagi petani dan meningkatkan mobilitas warga.
Pendidikan juga mendapat sorotan khusus. Anggaran dialokasikan untuk renovasi gedung sekolah, penyediaan peralatan belajar modern, dan pelatihan guru guna meningkatkan mutu pembelajaran. Sementara sektor kesehatan difokuskan pada pembangunan puskesmas baru, penyediaan obat esensial, serta program imunisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selain lima layanan dasar, pemerintah daerah menegaskan pentingnya memenuhi belanja wajib dan mengikat yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mencakup alokasi untuk program bantuan sosial, subsidi energi, serta dana desa yang harus dikelola secara akuntabel.
Proses pembahasan Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS akan dilanjutkan oleh Tim Anggaran dan Perencanaan Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD. Kedua pihak diharapkan dapat mengakomodasi masukan dari anggota DPRD serta stakeholder lokal, sehingga hasil akhir anggaran mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Murung Raya.
Secara keseluruhan, Anggaran Perubahan 2026 diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan menitikberatkan pada Lima Prioritas Layanan Dasar di Anggaran Perubahan 2026, pemerintah Kabupaten Murung Raya berupaya meningkatkan kesejahteraan warga, memperkuat infrastruktur, dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
