Antrean Panjang Dorong BBM Eceran Melonjak, Harga Pertalite Naik Tajam di Palangka Raya
Ule.co.id – Antrean Panjang Dorong BBM Eceran Melonjak menjadi sorotan utama di Palangka Raya setelah harga pertalite eceran melambung hingga Rp 18 ribu per liter, jauh di atas tarif resmi di SPBU. Lonjakan harga ini memaksa warga yang tidak sanggup menunggu berjam‑jam di pompa resmi beralih ke penjual eceran dengan tarif premium, menambah beban ekonomi rumah tangga.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menilai bahwa fenomena Antrean Panjang Dorong BBM Eceran Melonjak harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan kementerian energi. Ia menekankan bahwa masalah tidak hanya terletak pada panjangnya antrean, melainkan juga pada ketersediaan BBM bersubsidi yang harus dapat diakses secara wajar oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Persoalan BBM tidak boleh hanya dilihat dari sisi antrian saja. Pemerintah perlu memastikan pasokan BBM bersubsidi mengalir lancar dari titik distribusi hingga ke SPBU, serta menegakkan standar operasional pada SPBU 24 jam,” ujar Hatir dalam pernyataannya pada Jumat, 11 September 2026. Ia menambahkan bahwa keberadaan SPBU yang beroperasi 24 jam harus terbukti memberikan solusi, bukan sekadar memperpanjang jam layanan tanpa mengatasi kelangkaan bahan bakar.
Pengawasan distribusi BBM menjadi fokus utama dalam upaya menekan praktik eceran dengan harga selang tinggi. Hatir menyerukan pengetatan kontrol mulai dari terminal penyaluran hingga ke pompa akhir, agar tidak terjadi penyimpangan atau penimbunan yang dapat memicu spekulasi harga. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi BBM bersubsidi, sehingga masyarakat tidak terpaksa memilih antara menunggu lama di antrian atau membayar lebih untuk BBM eceran.
Selain beban finansial langsung, lonjakan harga BBM eceran berpotensi menular ke sektor lain, terutama harga kebutuhan pokok. Transportasi barang dan distribusi pangan sangat bergantung pada ketersediaan BBM yang stabil. Jika biaya transportasi naik, harga pangan di pasar tradisional dan modern dapat ikut meroket, menambah tekanan pada daya beli konsumen.
Beberapa solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas penyimpanan BBM di depot daerah, penambahan armada truk pengangkut, serta penjadwalan ulang pasokan agar lebih merata sepanjang hari. Pemerintah kota juga dapat mempertimbangkan mekanisme antrian digital yang memungkinkan warga memesan slot waktu kedatangan ke SPBU, mengurangi waktu tunggu dan menghindari kepadatan di lokasi.
Di sisi lain, peran serta masyarakat dalam melaporkan praktik penjualan BBM eceran dengan harga tidak wajar sangat penting. Pengaduan dapat disalurkan melalui kanal resmi seperti layanan pengaduan publik atau aplikasi pemerintah, sehingga pihak berwenang dapat menindaklanjuti secara cepat. Edukasi mengenai hak konsumen dan prosedur pengaduan juga perlu digencarkan.
