Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi hingga 11% Oktober 2026, Pemerintah Pertimbangkan Bioetanol Lokal

Ule.co.id – Harga bahan bakar minyak di indonesia diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan pada akhir tahun ini, khususnya untuk varian non-subsidi yang diperkirakan naik antara 5 hingga 11 persen pada Oktober 2026. Proyeksi ini dihasilkan oleh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, yang mengamati pergerakan rata‑rata pasar antara 25 Agustus hingga 25 September 2026 serta fluktuasi harga bensin olahan di Singapura (MOPS). Kenaikan tersebut menambah tekanan pada konsumen dan menuntut kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah.

Menurut analisis Yayan, rata‑rata harga MOPS naik dari US$111,4 per barel pada September menjadi US$126,7 pada Oktober, meningkat sekitar 14 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah sedikit menguat, dari Rp17.892 menjadi Rp17.630 per dolar AS, yang secara bersamaan menurunkan beban konversi mata uang. Dengan menggunakan formula standar yang mengaitkan harga BBM dengan MOPS dan nilai tukar, diperkirakan harga Pertamax kini berada di kisaran Rp18.350 per liter, sedangkan varian premium seperti Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo akan melaju masing‑masing ke Rp21.200 dan Rp21.450 per liter.

Berikut perkiraan detail harga BBM non‑subsidi pada Oktober 2026:

Di sisi lain, tekanan pada harga bahan bakar minyak di indonesia tidak hanya berasal dari pasar internasional, melainkan juga dari ketergantungan pada impor metanol untuk produksi biodiesel. Perusahaan konsultan infrastruktur Black & Veatch, melalui Senior Managing Director Kenneth Kong, menyoroti bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah telah mengakibatkan lonjakan harga metanol impor. Indonesia masih mengandalkan pasokan metanol dari Rusia, China, dan negara‑negara Timur, sehingga fluktuasi geopolitik berpotensi menambah beban biaya produksi bahan bakar.

Kong menjelaskan bahwa Black & Veatch tengah membantu pemerintah Indonesia mengidentifikasi teknologi konversi biogas menjadi bioetanol atau biomethanol berbasis sumber daya lokal. Solusi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor, menurunkan biaya produksi, serta menstabilkan harga BBM dalam jangka menengah. Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber bahan bakar.

Para pakar menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan harga. Yayan menyarankan agar pemerintah secara terbuka mengumumkan alasan kenaikan, sehingga konsumen dapat menerima perubahan dengan lebih baik. Sementara itu, Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, menegaskan bahwa harga BBM non‑subsidi selalu mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia dan faktor nilai tukar. Dengan kombinasi kebijakan harga yang komunikatif dan pengembangan bioetanol lokal, diharapkan tekanan inflasi energi dapat diminimalisir.