Realitas Pajak Daerah Pulpis Terealisasi 78,07 Persen, Dorongan Menuju Target 2026
Ule.co.id – Pajak Daerah Pulpis Terealisasi 78 07 Persen menjadi sorotan utama setelah data akhir Agustus 2026 menunjukkan penerimaan mencapai Rp26,50 miliar, atau 78,07 persen dari target tahunan Rp33,95 miliar. Angka tersebut menandakan tren positif bagi keuangan Kabupaten Pulang Pisau, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang strategi yang diperlukan untuk menutup sisa kesenjangan sebelum akhir tahun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pulang Pisau, Zulkadri SKom MA, menegaskan bahwa capaian 78,07 persen merupakan bukti bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan mulai menunjukkan hasil. Namun, ia menambahkan bahwa masih ada ruang perbaikan, terutama pada jenis pajak yang belum mencapai target.
Data rinci menunjukkan bahwa sebagian besar kontribusi berasal dari Operasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berhasil melampaui target dengan realisasi Rp8,45 miliar atau 102,94 persen. Selanjutnya, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) hampir mencapai target, mencatat Rp6,26 miliar atau 96,71 persen. Kedua pos ini bersama-sama menyumbang lebih dari setengah total realisasi.
Berikut rangkuman pencapaian per jenis pajak pada periode hingga Agustus 2026:
| Jenis Pajak | Target (Rp miliar) | Realisasi (Rp miliar) | % Pencapaian |
|---|---|---|---|
| BBNKB | 8,21 | 8,45 | 102,94% |
| MBLB | 6,47 | 6,26 | 96,71% |
| Pajak Air Tanah | 0,94 | 0,77 | 81,78% |
| PKB | 5,66 | 4,52 | 79,87% |
| PBJT | 9,07 | 5,73 | 63,13% |
| Reklame | 0,09 | 0,07 | 75,23% |
| PBB‑P2 | 1,19 | 0,39 | 32,49% |
| BPHTB | 2,27 | 0,32 | 14,10% |
Analisis Zulkadri menyoroti bahwa keberhasilan BBNKB dan MBLB bukan kebetulan. Kedua sektor menikmati basis data yang terintegrasi, prosedur penagihan yang konsisten, serta koordinasi lintas‑instansi yang efektif. Sementara itu, pajak-pajak lain seperti PBJT, PBB‑P2, dan BPHTB masih terhambat oleh faktor‑faktor seperti kurangnya pendataan properti, proses verifikasi yang lambat, dan minimnya sosialisasi kepada wajib pajak.
Untuk menutup selisih 21,45 persen yang masih harus dicapai, Bapenda berencana meningkatkan intensitas pengawasan, memperluas layanan daring, serta mengoptimalkan program insentif bagi wajib pajak yang melaporkan tepat waktu. Zulkadri menambahkan bahwa pelatihan aparat pajak dan pemanfaatan teknologi GIS untuk pemetaan properti menjadi prioritas utama dalam beberapa bulan ke depan.
Selain upaya administratif, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga mengkaji kebijakan tarif. Beberapa jenis pajak, terutama yang berada di bawah 70 persen realisasi, dipertimbangkan untuk penyesuaian tarif atau pemberian potongan khusus bagi sektor usaha yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
Secara keseluruhan, realisasi 78,07 persen menegaskan bahwa Kabupaten Pulang Pisau berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target fiskal 2026. Namun, keberlanjutan momentum tersebut sangat bergantung pada kemampuan Bapenda dalam mengidentifikasi celah, memperbaiki proses, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam budaya kepatuhan pajak.
Dengan strategi yang terukur dan dukungan seluruh elemen pemerintahan serta sektor swasta, diharapkan Pajak Daerah Pulpis Terealisasi 78 07 Persen dapat beranjak lebih tinggi, bahkan mendekati atau melampaui target akhir tahun.
