Suahasil Nazara Dilantik Menteri Keuangan: Tantangan Fiskal Besar di Tengah Kebijakan Kabinet Merah Putih

Ule.co.id – Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin 14 September 2026 menandai babak baru dalam upaya pemerintah mengatasi tekanan fiskal yang kian menekan anggaran negara. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Dalam sumpah jabatan, Suahasil menegaskan komitmen untuk menjaga kesehatan APBN serta kredibilitas keuangan negara.

Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, memiliki latar belakang akademik yang kuat. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1994), ia melanjutkan studi ke Cornell University (M.Sc., 1997) dan meraih gelar doktor di University of Illinois at Urbana‑Champaign (2003). Karier akademiknya berlanjut hingga menjadi Guru Besar Ilmu Ekonomi UI pada 2009, sekaligus pernah memimpin Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Lembaga Demografi FEB UI.

Pengalaman panjangnya di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk kepemimpinan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menjadikan Suahasil sosok yang familiar dalam perumusan kebijakan fiskal. Ia kini dihadapkan pada serangkaian pekerjaan rumah yang menuntut aksi cepat, terutama dalam mengatasi defisit yang harus tetap berada di bawah 3% serta pembiayaan program prioritas pemerintah.

• Intensifikasi Pajak: Suahasil harus memperkuat basis penerimaan pajak dengan memperluas subjek pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memanfaatkan teknologi digital.
• Pengelolaan Anggaran Daerah: Pemotongan dana transfer ke daerah telah mempersempit ruang fiskal kabupaten dan kota, mengancam layanan publik serta proyek pembangunan.
• Evaluasi Program Prioritas: Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu ditinjau kembali untuk memastikan efektivitas biaya.

Para pengamat, termasuk dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y. Sri Susilo, menilai Suahasil memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika fiskal daerah. “Saya kira (Suahasil) punya tugas berat dalam jangka pendek untuk menyelesaikan pekerjaan‑pekerjaan yang ditinggalkan oleh Purbaya,” ujarnya. Menurut Susilo, pemotongan transfer daerah bukan sekadar mengurangi pendapatan, melainkan menurunkan kemampuan daerah dalam membayar pegawai kontrak, menunda proyek infrastruktur, dan mengganggu layanan publik.

Selain tekanan fiskal, Suahasil juga harus menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Draft tersebut harus menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan program sosial, investasi infrastruktur, serta menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan menjadi kunci utama.

Suahasil menegaskan bahwa arahan khusus dari Presiden Prabowo adalah untuk “menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.” Ia menambahkan, “APBN harus mampu menjalankan program‑program prioritas pemerintah tanpa menambah risiko fiskal.” Pernyataan ini mencerminkan tekad untuk menjaga defisit tetap terkendali sambil tetap mendukung agenda pembangunan yang ambisius.

Berbagai tantangan lain turut menambah beban tugasnya. Salah satunya adalah pengelolaan utang luar negeri yang harus tetap berada dalam batas yang dapat dikelola. Pemerintah juga harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah, terutama mengingat dinamika pasar global yang masih bergejolak. Kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi penyangga terhadap volatilitas eksternal.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, Suahasil berencana memperkuat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, memperluas basis pajak digital, serta mengoptimalkan pemanfaatan data besar (big data) dalam pengawasan kepatuhan. Di sisi pengeluaran, ia menargetkan efisiensi dalam belanja non‑prioritas dan meningkatkan transparansi dalam alokasi dana.

Dalam beberapa minggu ke depan, Kementerian Keuangan diperkirakan akan mengeluarkan serangkaian regulasi baru, termasuk pedoman intensifikasi pajak, revisi mekanisme transfer ke daerah, serta evaluasi program sosial. Semua langkah ini diharapkan dapat menstabilkan kondisi fiskal dan menambah kepercayaan investor.

Secara keseluruhan, pelantikan Suahasil Nazara menandai titik balik penting bagi kebijakan fiskal Indonesia. Dengan latar belakang akademik yang kuat, pengalaman birokrasi yang luas, serta dukungan politik dari Kabinet Merah Putih, ia diharapkan dapat menavigasi tantangan kompleks dan memastikan APBN tetap sehat, kredibel, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.