Komnas HAM Soroti Serangan di Puncak, Tegaskan Pelanggaran Hak Sipil dan Minta Evaluasi Operasi

PUNCAK, Ule.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan peristiwa kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Insiden tersebut terjadi saat operasi penindakan terhadap kelompok TPNPB-OPM pada 14 April 2026 di Kampung Kembru, Distrik Kembru.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayat, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan adanya korban meninggal dunia dari kelompok sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta belasan orang lainnya mengalami luka serius.

“Peristiwa ini menyebabkan korban jiwa dari warga sipil, termasuk kelompok rentan. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Anis dalam keterangan tertulis.

Prinsip Non-Negotiable: Perlindungan Warga Sipil

Komnas HAM menegaskan bahwa dalam perspektif hukum HAM dan hukum humaniter internasional, warga sipil tidak boleh menjadi target dalam kondisi apa pun—baik dalam situasi konflik bersenjata maupun di luar konflik.

Serangan terhadap warga sipil, oleh aktor negara maupun non-negara, dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena melanggar hak hidup dan hak atas rasa aman, yang bersifat non-derogable atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pernyataan ini secara implisit menempatkan standar tinggi pada operasi keamanan di wilayah konflik, di mana prinsip proporsionalitas, pembedaan (distinction), dan kehati-hatian harus menjadi acuan utama.

Desakan Evaluasi dan Penegakan Hukum

Komnas HAM mendesak Panglima TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi yang berlangsung, termasuk memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Evaluasi ini penting untuk menjawab dua hal krusial: apakah prosedur operasi telah sesuai standar, dan apakah terdapat pelanggaran yang memerlukan proses hukum lebih lanjut.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam konflik—baik aparat keamanan maupun kelompok bersenjata—untuk menahan diri dan tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran.

“Pendekatan keamanan harus dilakukan secara terukur dan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM,” tegas Anis.

Perlindungan dan Pemulihan Korban

Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memulihkan korban. Upaya tersebut mencakup:

• Penanganan medis bagi korban luka
• Pendampingan psikologis, terutama bagi perempuan dan anak-anak
• Jaminan keamanan agar warga tidak terpaksa mengungsi

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan konflik tidak cukup hanya melalui aspek keamanan, tetapi juga harus mencakup dimensi kemanusiaan secara komprehensif.

Pemantauan Berkelanjutan

Komnas HAM saat ini masih melakukan pengumpulan data dan verifikasi di lapangan untuk memastikan jumlah korban serta kronologi kejadian secara lebih akurat. Lembaga tersebut juga akan melanjutkan pemantauan sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah ini penting untuk memastikan akuntabilitas, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan ke depan dalam penanganan konflik di Papua.

Respons Pemerintah Daerah

Sebelumnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa juga menyampaikan sikap tegas terkait insiden tersebut. Ia menekankan bahwa konflik bersenjata tidak boleh mengorbankan warga sipil, terlebih kelompok rentan.

“Kami mengutuk tindakan yang tidak presisi, di mana anak-anak dan perempuan menjadi korban,” ujarnya.

Pemerintah provinsi disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal.

Prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan medis hingga pulih, termasuk pembiayaan pengobatan yang ditanggung pemerintah.

Catatan Kritis: Konflik dan Standar HAM

Kasus ini kembali menegaskan kompleksitas penanganan konflik di Papua. Di satu sisi, negara memiliki mandat menjaga keamanan dan kedaulatan. Di sisi lain, standar HAM dan hukum humaniter internasional menuntut pendekatan yang presisi dan akuntabel.

Ketika warga sipil menjadi korban, legitimasi operasi keamanan otomatis dipertanyakan. Di sinilah pentingnya transparansi, investigasi independen, dan akuntabilitas hukum.

Peristiwa di Puncak menjadi pengingat bahwa dalam konflik modern, keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan terhadap warga sipil dapat dijamin secara nyata.