Penyelundupan Barang Ilegal Asal Filipina Digagalkan, Kodaeral VIII Sita 1 Ton Sianida

MANADO, Ule.co.id – Upaya Penyelundupan Barang Ilegal Asal Filipina berhasil digagalkan oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII di perairan Sulawesi Utara. Dalam operasi yang dilakukan tim Quick Response (QR-8) Kodaeral VIII, petugas menyita sekitar satu ton sianida, minuman beralkohol ilegal, serta sejumlah barang lainnya yang diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin resmi.

Keberhasilan penggagalan tersebut diumumkan langsung oleh Komandan Kodaeral VIII Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi dalam konferensi pers yang digelar di Joglo Makodaeral VIII, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Dery, operasi penindakan dilakukan pada Jumat (12/6/2026) setelah aparat menerima informasi intelijen mengenai aktivitas mencurigakan yang melibatkan kapal asing di wilayah perairan perbatasan Indonesia dan Filipina.

Berawal dari Informasi Intelijen

Operasi pengamanan dilakukan setelah tim intelijen mendeteksi adanya pergerakan kapal yang diduga membawa muatan ilegal dari Filipina menuju wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil pemantauan, kapal yang digunakan dalam aksi Penyelundupan Barang Ilegal Asal Filipina tersebut merupakan kapal jenis pumpboat bernama ARRIL yang memiliki ciri warna putih dan biru.

Menariknya, kapal tersebut diketahui menggunakan bendera Indonesia meskipun berasal dari Filipina.

Penggunaan identitas kapal yang berbeda diduga dilakukan untuk menghindari pengawasan aparat keamanan saat melintas di wilayah perairan Indonesia.

Sita 1.000 Kilogram Sianida

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan muatan yang diduga tidak memiliki dokumen resmi dan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Barang bukti utama yang diamankan berupa sianida (CN) dalam jumlah besar.

Petugas menyita:

• 20 karung sianida
• Masing-masing karung berbobot 50 kilogram
• Total berat mencapai sekitar 1.000 kilogram atau 1 ton

Sianida merupakan bahan kimia berbahaya yang penggunaannya diawasi secara ketat karena dapat digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal, termasuk penangkapan ikan menggunakan bahan beracun yang merusak ekosistem laut.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius aparat karena potensi dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Miras dan Motor Tempel Turut Diamankan

Selain sianida, petugas juga menemukan sejumlah barang lain di atas kapal.

Barang bukti yang diamankan meliputi:

Minuman Beralkohol

• Tanduay sebanyak 2 botol
• Fundador sebanyak 2 botol ukuran 1 liter
• Mojito sebanyak 4 botol ukuran 1 liter

Peralatan Kapal

• 3 unit motor tempel Yamaha 18 PK

Seluruh barang tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Kerugian Negara Capai Lebih dari Rp1 Miliar

Kodaeral VIII memperkirakan nilai ekonomi dari barang-barang yang diamankan cukup besar.

Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi menyebut total potensi kerugian negara akibat Penyelundupan Barang Ilegal Asal Filipina tersebut mencapai lebih dari Rp1 miliar.

“Total potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp1.008.420.000,” ujar Dery.

Nilai tersebut mencerminkan besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas penyelundupan lintas negara, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan nasional.

Jalur Perbatasan Masih Rentan

Kasus ini kembali menunjukkan bahwa wilayah perairan perbatasan Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, masih menjadi salah satu jalur yang rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

Letak geografis Sulawesi Utara yang berdekatan dengan Filipina menjadikan kawasan tersebut memiliki lalu lintas laut yang cukup padat.

Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara untuk melakukan berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan barang, perdagangan satwa, hingga peredaran bahan berbahaya.

Karena itu, pengawasan laut menjadi salah satu fokus utama aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia.

Sinergi Antarinstansi

Keberhasilan operasi ini tidak terlepas dari kerja sama berbagai lembaga yang terlibat dalam pengawasan wilayah perairan.

Dalam konferensi pers tersebut turut hadir sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait, antara lain:

• Wakil Komandan Kodaeral VIII
• Inspektur Kodaeral VIII
• Asintel Kodaeral VIII
• Asops Kodaeral VIII
• Kepala Dinas Penerangan Kodaeral VIII
• Kepala Dinas Hukum Kodaeral VIII
• Dantim Intel Kodaeral VIII
• Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sulawesi Utara
• Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Utara

Kehadiran berbagai instansi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam memberantas kejahatan lintas batas yang semakin kompleks.

Sianida Jadi Sorotan Utama

Dari seluruh barang yang diamankan, keberadaan satu ton sianida menjadi temuan yang paling menyita perhatian.

Bahan kimia ini termasuk kategori zat berbahaya yang penggunaannya harus melalui pengawasan ketat pemerintah.

Dalam sektor industri, sianida memiliki fungsi tertentu, namun penyalahgunaannya dapat menimbulkan risiko besar terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan.

Di sektor kelautan, penggunaan sianida untuk menangkap ikan secara ilegal dapat merusak terumbu karang dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

Karena itu, aparat akan mendalami tujuan masuknya bahan tersebut ke wilayah Indonesia.

Penyelidikan Masih Berlanjut

Hingga saat ini, aparat masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kapal, muatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Penyelundupan Barang Ilegal Asal Filipina tersebut.

Penyelidikan difokuskan untuk mengungkap:

• Jaringan penyelundupan yang terlibat.
• Tujuan akhir pengiriman barang.
• Pihak penerima di Indonesia.
• Legalitas dokumen kapal dan muatan.
• Dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Kodaeral VIII menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perairan Sulawesi Utara guna mencegah aktivitas serupa terulang di masa mendatang.

Keberhasilan menggagalkan Penyelundupan Barang Ilegal Asal Filipina ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menjaga keamanan perairan nasional sekaligus melindungi kepentingan ekonomi dan lingkungan Indonesia dari ancaman kejahatan lintas negara.