Skandal Korupsi Febrie Adriansyah: Cederai Kepercayaan Publik, Tuntut Hukuman Berat

Ule.co.id – Febrie Adriansyah mencederai kepercayaan publik, layak mendapat hukuman berat [titlebase] setelah dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Kasus ini menarik sorotan publik karena melibatkan seorang aparat penegak hukum yang sebelumnya bertugas memberantas korupsi.

Aktivis antikorupsi Ali Yusuf menilai bahwa tindakan Febrie yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk mengamankan emas dan uang tunai dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. “Tentu sangat mencederai atas apa yang dilakukan Febrie. Dia melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi tapi malah dia juga diduga melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya kepada Okezone pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Sementara itu, tim hukum Febrie mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyoroti sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dalam penetapan tersangka dan proses penyidikan. Mereka menyoroti lima aspek utama yang dipertanyakan:

• Penetapan tersangka TPPU yang tidak jelas hubungannya dengan predicate crime.
• Penggabungan tindak pidana asal dengan TPPU dalam satu Surat Perintah Penyidikan (SPRID).
• Proses penggeledahan dan penyitaan yang dianggap tidak sah.
• Pemeriksaan calon tersangka yang tidak dilakukan sebelum penetapan.
• Pencegahan keluar negeri serta penanganan perkara di Kejaksaan Agung yang dianggap melanggar prinsip due process.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menegaskan bahwa tiga ahli akan dihadirkan untuk menguji keabsahan prosedur tersebut di persidangan. “Kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law,” kata Febri setelah sidang praperadilan.

Dalam upaya membatalkan status tersangka, tim hukum juga menuntut hakim membatalkan semua tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan di rumah keluarga Febrie di Sentul City, Bogor. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2932/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP.Dah/3006/VII/RES.3.3./2026/Polda Metro Jaya dipertanyakan keabsahannya.

Ali Yusuf menekankan bahwa korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum memiliki dampak lebih besar terhadap kepercayaan publik dibandingkan korupsi pada sektor lain. “Korupsi merupakan kejahatan yang harus diperangi bersama, dan ketika aparat yang seharusnya melawan korupsi justru terjerat, kepercayaan publik akan runtuh,” tegasnya.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme pengawasan internal di Kejaksaan Agung. Sejumlah pakar hukum menilai bahwa prosedur internal perlu ditingkatkan agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyidikan.

Febrie Adriansyah mencederai kepercayaan publik, layak mendapat hukuman berat [titlebase] menjadi sorotan utama dalam perdebatan publik. Jika terbukti bersalah, hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat menjadi contoh tegas bagi aparat penegak hukum lainnya.

Sejauh ini, proses hukum masih berjalan, dan masyarakat menantikan hasil akhir yang dapat memulihkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Semua pihak berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa memihak, demi menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.