Iran-Oman Sepakati Jalur Baru Hormuz, Trump Ancam Bom Jika Kesepakatan Ganggu Negosiasi AS
Ule.co.id – Iran-Oman sepakati jalur baru Hormuz, Trump ancam bom jika kesepakatan ganggu negosiasi AS [titlebase] menjadi sorotan utama setelah Oman mengumumkan pencapaian kesepakatan dengan Tehran untuk mengatur rute pelayaran di Selat Hormuz. Kesepakatan ini muncul di tengah tekanan diplomatik yang meningkat, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman keras kepada Muscat bila negara itu dianggap menghalangi upaya Washington dalam negosiasi dengan Iran.
Negosiasi antara Iran dan Oman telah berlangsung selama beberapa minggu, dengan tujuan utama membuka kembali jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tengah. Kedua negara, yang berbatasan langsung dengan selat tersebut, bersepakat pada peta rute transit kapal, meski masih ada rincian teknis yang harus diselesaikan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa kesepakatan ini akan mempercepat pemulihan aliran minyak dunia, mengingat sekitar satu per lima pasokan minyak global melintasi Selat Hormuz.
Namun, langkah diplomatik tersebut tidak diterima dengan baik oleh Gedung Putih. Dalam wawancara telepon dengan Fox News, Trump menegaskan bahwa jika Oman menghalangi proses negosiasi antara AS dan Iran, Amerika Serikat siap “mengebom mereka sampai habis”. Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi militer di kawasan Teluk Persia, mengingat hubungan historis antara AS dan Muscat yang selama ini bersifat sekutu strategis.
Situasi menjadi lebih rumit karena Nota Kesepahaman (MoU) 60 hari antara Washington dan Tehran telah berakhir tanpa perpanjangan. MoU tersebut sebelumnya menjadi landasan bagi periode gencatan senjata dan pembicaraan damai, namun kegagalan memperpanjangnya menandai kembalinya ketegangan. Presiden Trump menolak memperpanjang MoU dan menegaskan bahwa AS tidak akan melanjutkan dialog langsung dengan Iran, meskipun sebelumnya ia mengklaim telah membuka saluran komunikasi belakang dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Klaim tersebut dibantah secara tegas oleh pihak Tehran.
Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sampai AS memenuhi semua komitmen yang tercantum dalam MoU, termasuk pencabutan blokade, pembebasan aset yang dibekukan, dan penghentian operasi militer. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menambahkan bahwa Iran siap menggunakan kombinasi diplomasi dan kekuatan militer untuk menegaskan posisi mereka jika tuntutan Amerika tidak dipenuhi.
Oman, yang selama ini berperan sebagai mediator netral antara pihak-pihak yang berkonflik, menolak menjadi sasaran ancaman. Menteri Luar Negeri Oman menegaskan komitmen negara tersebut untuk menjaga stabilitas regional dan menolak segala bentuk intervensi militer. Pemerintah Muscat juga menekankan bahwa kesepakatan dengan Iran bersifat teknis dan tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan peran Amerika Serikat dalam keamanan selat.
Para analis menilai bahwa ancaman Trump terhadap Oman dapat memperburuk hubungan bilateral AS-Oman, sekaligus menambah ketidakpastian bagi pasar energi global. Jika ketegangan meningkat, perusahaan pelayaran dan produsen minyak mungkin akan menyesuaikan rute mereka, berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan harga minyak. Di sisi lain, kesepakatan Iran-Oman dapat menjadi langkah penting menuju de-eskalasi, asalkan tidak terhalang oleh kebijakan luar negeri Amerika yang semakin agresif.
Sejumlah negara lain, termasuk Qatar dan Pakistan, yang sebelumnya menjadi mediator dalam MoU, kini menunggu perkembangan selanjutnya. Mereka mengingatkan semua pihak bahwa stabilitas Selat Hormuz merupakan kepentingan bersama, mengingat dampaknya terhadap pasokan energi dunia. Sementara itu, komunitas internasional terus menyerukan dialog konstruktif dan menolak penggunaan ancaman militer sebagai alat tawar.
Dengan latar belakang geopolitik yang kompleks, situasi di Selat Hormuz tetap menjadi titik fokus utama dalam dinamika hubungan AS-Iran. Keputusan selanjutnya, baik dari Washington maupun Muscat, akan menentukan arah masa depan keamanan maritim di wilayah tersebut.
