Ketegangan PBB: Rusia‑China Benteng Program Nuklir Iran, Barat Tekan dengan Sanksi Snapback

Ule.co.id – Debat sengit di Dewan Keamanan PBB kembali mengangkat isu program nuklir Iran, ketika Rusia dan China menolak penerapan kembali sanksi “snapback” yang diusulkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sidang yang berlangsung pada 10 September 2026 di New York ini menyoroti perbedaan tajam antara lima anggota tetap mengenai keabsahan hukum resolusi 2231 yang mengatur mekanisme sanksi terhadap Tehran.

Perwakilan Rusia menegaskan bahwa resolusi 2231 secara otomatis kedaluwarsa pada 18 Oktober 2025, sehingga tidak ada dasar hukum untuk mengaktifkan kembali sanksi. “Mekanisme untuk memberlakukan kembali resolusi Dewan Keamanan yang telah diadopsi sebelumnya tidak berlaku karena alasan hukum dan prosedural,” ujar diplomat Moskow. Rusia juga menambahkan bahwa agenda non‑proliferasi Iran telah dihapus dari daftar masalah aktif PBB, serta Komite Sanksi 1737 yang mengawasi pelaksanaan sanksi telah dibubarkan sejak 2015.

China memberikan dukungan penuh kepada posisi Moskow. Beijing menolak legitimasi agenda briefing Komite 1737 dan menilai bahwa kepresidenan Dewan Keamanan tidak memiliki mandat untuk menyusun laporan 90‑hari yang dipersyaratkan. “Beberapa anggota bersikeras memaksa pemberlakuan sanksi meski agenda tersebut telah dihapus,” kata juru bicara China, menambahkan bahwa tekanan maksimum Amerika Serikat terhadap Iran memperparah situasi geopolitik di Timur Tengah.

Di sisi lain, delegasi Amerika Serikat menolak argumen Rusia‑China. Washington menegaskan bahwa Komite 1737 masih eksis dan dapat diaktifkan kembali bila diperlukan. “Mekanisme snapback tetap sah dan dapat diterapkan tanpa veto,” ujar perwakilan AS, menambahkan bahwa Iran telah melanggar ketentuan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) melalui aktivitas nuklir yang mencurigakan.

Inggris dan Prancis juga memperkuat posisi Barat. Kedua negara menekankan bahwa resolusi 2231 masih mengikat dan bahwa sanksi dapat diterapkan kembali secara otomatis jika Iran terbukti melanggar. “Kami siap menegakkan kembali sanksi demi menjaga non‑proliferasi,” kata diplomat Inggris.

Sementara perdebatan di PBB berfokus pada aspek legal, situasi di lapangan menunjukkan eskalasi lain. Badan Internasional untuk Energi Atom (IAEA) baru‑baru ini melaporkan peningkatan aktivitas nuklir di lokasi yang disebut Pickaxe Mountain, sebuah area terowongan dan fasilitas pengayaan yang sebelumnya diperkirakan tidak aktif. Analisis citra satelit menunjukkan pembangunan jalan, pengaspalan, dan penguatan akses internal sejak pertengahan 2026.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam konvensi Partai Republik pada 9 September 2026, mengeluarkan peringatan keras kepada Tehran. “Kami memperhatikan ada sedikit aktivitas di Pickaxe. Iran tidak boleh bermain‑main, karena kami akan memukul mereka dengan sangat keras,” ujar Trump, menambah bahwa serangan militer dapat dipertimbangkan bila Iran tidak menghentikan program nuklirnya.

Menanggapi pernyataan Trump, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan komitmen Washington untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lebih dari enam bulan. Dalam pidatonya di Pentagon pada 11 September 2026, Hegseth menyatakan, “Kami akan menuntaskan perang ini,” mengaitkan operasi militer di Iran dengan upaya melawan terorisme global sejak serangan 11 September 2001.

Ketegangan ini tidak hanya terbatas pada arena diplomatik. Israel, yang secara terbuka mendukung sanksi Barat, meningkatkan tekanan militer dengan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran, sementara Rusia menuduh Barat menggunakan sanksi sebagai alat politik untuk melemahkan pengaruh Tehran.

Para pengamat menilai bahwa perselisihan hukum di PBB dapat memicu kebuntuan yang memperpanjang ketidakpastian keamanan regional. Jika mekanisme snapback diaktifkan, sanksi ekonomi tambahan dapat memperparah kondisi ekonomi Iran yang sudah tertekan oleh embargo sebelumnya. Sebaliknya, kegagalan mengaktifkan sanksi dapat memberi ruang bagi Tehran untuk melanjutkan pengembangan teknologi nuklir yang lebih maju.

Dalam konteks ini, IAEA menekankan pentingnya transparansi dan inspeksi berkelanjutan. Laporan terbaru menyoroti bahwa peningkatan aktivitas di Pickaxe Mountain dapat mengindikasikan upaya Tehran untuk memperluas kapasitas pengayaan uranium, yang berpotensi melanggar batasan JCPOA.

Secara keseluruhan, perdebatan di Dewan Keamanan mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks, di mana Rusia dan China berupaya menyeimbangkan kepentingan strategis mereka dengan tekanan Barat yang semakin intens. Sementara itu, ancaman militer dari Amerika Serikat dan Israel menambah lapisan ketegangan yang dapat berujung pada konfrontasi lebih luas jika tidak ada solusi diplomatik yang memadai.

Pengamat internasional menekankan bahwa dialog konstruktif dan penegakan perjanjian multilateral tetap menjadi jalan keluar paling realistis untuk mencegah proliferasi nuklir dan menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah.