Veto Rusia-China Gagalkan Sanksi Iran, Indonesia Siap Jadi Bridge Builder di Dewan Keamanan PBB 2029-2030
Ule.co.id – Ketegangan di dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa kembali memuncak ketika Rusia dan China menggunakan hak veto mereka untuk menolak resolusi Amerika Serikat yang ingin memperpanjang mandat panel ahli independen memantau pelaksanaan sanksi terhadap program nuklir Iran. Keputusan ini diambil pada pemungutan suara yang berlangsung pada Kamis, 17 September 2026, dan menandai salah satu momen penting dalam dinamika geopolitik internasional.
Hasil voting menunjukkan 11 negara mendukung rancangan resolusi, dua negara – Rusia dan China – menolak dengan veto, sementara Pakistan dan Somalia memilih abstain. Dengan kegagalan memperoleh konsensus, mandat panel pengawasan sanksi Iran tidak diperpanjang, meskipun sanksi internasional tetap berlaku setelah mekanisme snapback diaktifkan kembali oleh Prancis, Jerman, dan Inggris pada September 2025.
- Suara mendukung: 11
- Veto: Rusia, China
- Abstain: Pakistan, Somalia
China menegaskan bahwa masa berlaku Resolusi 2231 selesai pada 18 Oktober 2025, sehingga pembahasan kasus nuklir Iran di dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dianggap selesai. Moskow menguatkan posisi serupa, menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk memperpanjang mandat Komite 1737 dan panel ahlinya. Kedua negara menilai upaya Amerika Serikat menggunakan forum tersebut untuk kepentingan politik sebagai tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan regional.
Sementara itu, Amerika Serikat memperingatkan bahwa penghentian panel independen akan melemahkan mekanisme pengawasan sanksi Iran, mengingat panel tersebut selama ini menjadi sumber laporan berbasis bukti mengenai dugaan pelanggaran. Iran menyambut baik veto Rusia dan China, menilai langkah tersebut berhasil menggagalkan upaya barat yang dianggap politis.
Di sisi lain, Indonesia kembali mengajukan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Pemerintah menekankan rekam jejak panjang negara dalam misi perdamaian, peacekeeping, dan kerja sama multilateral sebagai modal utama pencalonan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia akan memperkuat kampanye diplomatik di Sidang Majelis Umum ke-81 di New York, termasuk menggelar resepsi diplomatik untuk memperkenalkan visi bridge builder kepada negara‑negara anggota.
Visi bridge builder menekankan peran Indonesia sebagai penghubung antara kepentingan Global South dan negara‑negara maju dalam diskusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa. Indonesia berharap dapat membawa perspektif negara‑negara berkembang, memperkuat dialog, serta mencari solusi praktis untuk isu‑isu global seperti konflik di Timur Tengah, perubahan iklim, dan keamanan siber.
Konflik di Timur Tengah juga kembali menjadi agenda penting. Suriah menuduh Israel sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas kawasan dalam pernyataan yang disampaikan di dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa. Wakil Tetap Suriah, Ibrahim Olabi, menyoroti agresi Israel yang menurutnya melanggar hukum internasional, termasuk penempatan militer di wilayah Golan dan serangan udara di wilayah Suriah. PBB menyerukan penghentian pelanggaran tersebut dan menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog, bukan tindakan militer sepihak.
Dengan tiga agenda utama – veto Rusia‑China atas sanksi Iran, pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap, serta ketegangan di Timur Tengah – Dewan Keamanan PBB berada pada persimpangan penting yang akan menentukan arah kebijakan keamanan internasional dalam beberapa tahun ke depan. Semua pihak diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab kolektif demi menjaga perdamaian dan stabilitas global.
