Antrean BBM Kembali Mengular, DPRD Kalteng Desak Pemerintah Segera Atasi Masalah

Ule.co.id – Antrean BBM kembali mengular DPRD Minta Pemerintah Segera Atasi menjadi sorotan utama di Palangka Raya setelah laporan menumpuknya kendaraan di beberapa SPBU pada awal pekan. Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menegaskan pentingnya respons cepat pemerintah untuk mencegah kemacetan lebih luas, terutama di tengah kabut asap yang masih melanda wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya pada Selasa (8/9), Nafsiah menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera mengimplementasikan langkah antisipatif. “Kita imbau saja kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah‑langkah secepatnya supaya tidak terjadi seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa penanganan harus bersifat preventif, bukan reaktif setelah antrean meluas.

Pemerintah diharapkan melakukan penyesuaian pada pola distribusi BBM, memastikan pasokan tersebar secara merata ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nafsiah menyoroti pentingnya pemantauan real‑time terhadap stok BBM di tiap SPBU, serta koordinasi yang lebih baik antara pihak logistik dan operator pompa bensin. “Jika ada kendala dalam pengiriman, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak menimbulkan antrean panjang,” tegasnya.

Selain distribusi, Siti Nafsiah mengusulkan kebijakan khusus untuk mempermudah akses bagi kelompok rentan. Ia mengusulkan jalur khusus bagi lansia dan pengemudi ojek online, yang selama ini sering terhambat oleh kerumunan. “Harus diatur sedemikian rupa, seperti jalur khusus untuk lansia dan ojek online itu agar lekas direalisasikan,” katanya.

Langkah-langkah yang diusulkan meliputi:

• Pemetaan kebutuhan BBM per kecamatan secara periodik.
• Pembentukan tim monitoring yang terdiri dari perwakilan pemerintah, DPRD, dan operator SPBU.
• Penerapan sistem antrean digital untuk mengurangi waktu tunggu di lokasi.
• Penyediaan jalur khusus bagi kelompok rentan seperti lansia dan ojek online.
• Koordinasi intensif dengan perusahaan transportasi logistik untuk mengoptimalkan rute pengiriman BBM.

DPRD Kalteng menegaskan bahwa tindakan tidak boleh menunggu hingga situasi memburuk. “Kami berharap langkah‑langkah antisipatif dari pemerintah segera mungkin,” kata Nafsiah, menekankan urgensi intervensi sebelum antrean kembali mengganggu aktivitas warga dan arus lalu lintas.

Situasi ini muncul bersamaan dengan kondisi kabut asap yang masih melanda sebagian wilayah Palangka Raya, menambah beban pada kesehatan masyarakat. Antrean BBM yang memanjang dapat memperpanjang waktu kendaraan berada di luar ruangan, meningkatkan paparan partikel berbahaya. Oleh karena itu, penanganan masalah distribusi BBM menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi polusi udara di kota tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menyampaikan rencana aksi dalam waktu dekat, termasuk penetapan jadwal distribusi yang lebih fleksibel dan penambahan titik penyaluran BBM di area yang belum terlayani optimal. Dengan koordinasi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak swasta, diharapkan antrean BBM dapat dikendalikan, mengurangi dampak negatif pada mobilitas dan kesehatan warga.

Antrean BBM kembali mengular DPRD Minta Pemerintah Segera Atasi menjadi panggilan untuk tindakan kolektif. Jika langkah‑langkah antisipatif dijalankan secara konsisten, diharapkan situasi dapat kembali stabil, memungkinkan warga Palangka Raya melanjutkan aktivitas sehari‑hari tanpa hambatan panjang di pompa bensin.