Antrean BBM Mengular: Dewan Kalteng Soroti Distribusi Pertamina, Tuntut Solusi Cepat

Ule.co.id – Antrean BBM Mengular Dewan Soroti Distribusi Pertamina menjadi sorotan utama DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) setelah ribuan kendaraan terpaksa menunggu berjam‑jam di SPBU Palangka Raya. Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menegaskan bahwa pasokan bahan bakar harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga antrean panjang tidak berulang.

DPRD Kalteng telah mengaktifkan komisi I yang membidangi energi untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan Pertamina. Pada pertemuan tersebut, pihak dewan menuntut Pertamina memberikan data lengkap mengenai volume BBM yang dialirkan ke setiap SPBU, jadwal pengiriman, serta rencana mitigasi bila terjadi hambatan teknis.

Berbagai langkah konkret telah diusulkan, antara lain peningkatan frekuensi truk pengangkut, penambahan titik penampungan sementara, serta penggunaan jalur alternatif yang lebih aman selama musim hujan. Arton menekankan bahwa “Distribusi Pertamina harus lebih fleksibel dan responsif, sehingga tidak mengorbankan mobilitas warga yang sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas harian.”

• Pengawasan intensif melalui komisi I DPRD Kalteng.
• RDP bersama Pertamina untuk klarifikasi data distribusi.
• Evaluasi jalur logistik dan penyesuaian jadwal pengiriman.
• Peningkatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Bappenas.

Para pengendara yang terpaksa menunggu lama melaporkan bahwa antrean tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha kecil yang mengandalkan transportasi barang. Beberapa pedagang mengaku harus menunda pengiriman karena kehabisan BBM, sementara petani mengeluhkan keterlambatan dalam mengantar hasil panen ke pasar.

Pihak Pertamina, melalui juru bicara regional, menyatakan bahwa mereka tengah melakukan audit internal untuk mengidentifikasi titik lemah dalam proses distribusi. “Kami berkomitmen menambah armada truk, memperbaiki infrastruktur jalan, dan mempercepat proses pemuatan di terminal,” ujar juru bicara tersebut.

Namun, Arton menilai langkah tersebut belum cukup. Ia menyoroti perlunya transparansi data real‑time yang dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat memantau ketersediaan BBM di masing‑masing SPBU. “Jika data terbuka, maka warga dapat mengatur jadwal kunjungan ke SPBU dan mengurangi kepadatan antrean,” katanya.

Dalam beberapa minggu ke depan, DPRD Kalteng berencana mengadakan monitoring lapangan bersama tim teknis Pertamina. Tim akan mengecek kondisi jalan, kapasitas truk, serta keandalan sistem informasi logistik. Hasil evaluasi akan dituangkan dalam rekomendasi kebijakan yang akan diajukan ke gubernur dan kementerian energi.

Situasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan energi nasional, dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa koordinasi yang kuat, risiko antrean BBM mengular dapat kembali muncul, mengganggu aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tekanan publik yang semakin kuat, diharapkan Distribusi Pertamina dapat diperbaiki secara menyeluruh. Langkah cepat dan terukur akan menjadi kunci untuk memastikan pasokan BBM kembali stabil, mengurangi beban warga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.