Ule.co.id – Sidang Adat Ain Koto Didenda Rp12 5 Juta Penyelenggara Juga Denda menjadi sorotan utama pada Jumat (25/9/2026) di Aula Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ketika mantir adat Menteng, Dandan Ardi, menjatuhkan sanksi kepada pelaku dan penyelenggara acara musik yang melibatkan vokalis R.A.S.Y.A, Natasya.
Persidangan adat dimulai pukul 09.30 WIB dengan kehadiran Natasya, orang tuanya, personel band, serta penasihat hukum Jeffriko Seran. Di sisi lain, terlapor Ain Nasriko alias Ain Koto dan Hendra, selaku penyelenggara, hadir bersama kerabat dan seorang penggiat musik yang memberikan keterangan tambahan.
Kasus bermula ketika R.A.S.Y.A tampil dalam panggung amal karhutla di sebuah kafe Jalan G Obos, Palangka Raya, pada Minggu (20/9/2026). Selama penampilan, terdengar dugaan pelecehan nonverbal yang ditujukan kepada Natasya. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan masing-masing, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan mantir adat.
Setelah mendengarkan semua pernyataan, mantir adat Dandan Ardi memutuskan untuk menjatuhkan dua sanksi terpisah. Ain Koto dikenakan denda adat sebesar Rp12,5 juta, sementara Hendra, yang dianggap lalai dalam penyelenggaraan acara, dikenakan denda sebesar Rp5 juta. Kedua pihak diberikan tenggat waktu satu minggu untuk melunasi denda tersebut.
“Ada putusan untuk Singer, sanksi adat untuk pelaku dan sanksi adat untuk pelaksana. Jadi ada dua orang yang kita sanksikan adat. Ada Singer Tekap Bau Mate (Pasal 68) sama Singer Kasukup Belom Bahadat (Pasal 96),” ujar Dandan Ardi setelah sidang selesai.
Pihak Natasya menyatakan menerima keputusan tersebut. Jeffriko Seran menegaskan bahwa meskipun keputusan mantir adat telah diterima, proses hukum positif tetap akan berjalan sesuai prosedur.
Sidang Adat Ain Koto Didenda Rp12 5 Juta Penyelenggara Juga Denda mencerminkan peran penting hukum adat dalam menyelesaikan sengketa sosial di wilayah Kalteng. Keputusan ini tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan peringatan kepada penyelenggara acara agar lebih memperhatikan keamanan dan etika dalam penyelenggaraan kegiatan publik.
Pengamat hukum adat menilai bahwa sanksi denda adat yang diberikan bersifat simbolis namun memiliki dampak nyata dalam menegakkan norma sosial. “Denda adat bukan sekadar hukuman finansial, melainkan bentuk edukasi bagi masyarakat agar menghormati nilai‑nilai budaya setempat,” kata Dr. Rina Widyasari, dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
Kasus ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dalam seni dan tanggung jawab moral terhadap penonton. Beberapa kalangan menilai bahwa pelaku harus lebih sensitif terhadap persepsi publik, terutama dalam konteks acara amal yang melibatkan anak muda.
Keputusan mantir adat ini diharapkan menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang, mengingat semakin seringnya insiden serupa terjadi dalam dunia hiburan lokal. Pemerintah daerah Palangka Raya menyatakan akan memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, penyelenggara acara, dan lembaga adat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Dengan denda yang telah ditetapkan, diharapkan Ain Koto dan Hendra dapat menyelesaikan kewajiban mereka dalam waktu yang ditentukan, sekaligus menjadi contoh bagi pelaku industri hiburan lain untuk lebih memperhatikan etika dan keamanan dalam setiap acara yang diselenggarakan.
