Seruyan Percepat Layanan Kesehatan: Menghadirkan Layanan Lebih Cepat dan Bermutu

Ule.co.id – Menghadirkan Layanan Lebih Cepat dan Bermutu menjadi tema utama yang diusung Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, dalam Seminar Workshop Inovasi Layanan Fasyankes Modern di Jakarta pada 4 September 2026. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya mempercepat proses pelayanan kesehatan sambil menjaga standar mutu, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan otonomi BLUD.

Bupati menegaskan bahwa otonomi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak berarti lepas dari peraturan. Fleksibilitas yang diberikan bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus memastikan praktik bisnis yang sehat. Keberhasilan BLUD diukur dari kemampuannya menghadirkan layanan yang lebih cepat dan bermutu tanpa mengorbankan pertanggungjawaban.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan menetapkan empat agenda prioritas: Satu Data Keuangan Faskes, Audit Trail Digital, Policy Pack BLUD, dan Early Warning System. Empat poin ini dirancang untuk memperkuat tata kelola keuangan, mempercepat proses audit, serta menyediakan peringatan dini terhadap potensi risiko operasional.

• Satu Data Keuangan Faskes: integrasi data keuangan fasilitas kesehatan dalam satu platform terpusat.
• Audit Trail Digital: jejak digital setiap transaksi untuk memudahkan verifikasi dan pengawasan.
• Policy Pack BLUD: paket kebijakan standar yang memandu pelaksanaan otonomi secara akuntabel.
• Early Warning System: sistem pemantauan dini untuk mengidentifikasi anomali keuangan atau operasional.

Dalam konteks geografis, Seruyan memiliki tantangan tersendiri. Dengan luas wilayah mencapai 16.404 km², fasilitas kesehatan tersebar di daerah yang beragam, mulai dari satu RSUD, 12 puskesmas, hingga 141 pustu dan poskesdes. Penyebaran ini menuntut koordinasi yang ketat serta sistem administrasi yang handal agar pelayanan tetap optimal hingga pelosok.

Bupati menekankan bahwa percepatan layanan tidak boleh mengorbankan kualitas. Ia menyebut tiga pilar utama yang harus berjalan selaras: fondasi hukum dan mitigasi risiko, kepatuhan akuntansi serta audit, dan otonomi BLUD yang akuntabel. “Fleksibilitas tanpa tata kelola akan menjadi risiko. Tata kelola tanpa fleksibilitas akan memperlambat layanan,” tegasnya.

Fokus pada Layanan Berkualitas menjadi bagian integral dari strategi pemerintah daerah. Selanorwanda menegaskan bahwa setiap langkah digitalisasi harus tetap mendukung standar mutu pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak hanya menikmati kecepatan, tetapi juga keamanan dan keandalan layanan.

Pengelolaan keuangan menjadi sorotan penting. Setiap transaksi harus didukung oleh rangkaian bukti lengkap, mulai dari alasan kebutuhan, otorisasi, dokumen pendukung, hingga proses pembayaran, pencatatan, dan rekonsiliasi. Kesiapan menghadapi audit menjadi indikator utama kesiapan institusi dalam mempertahankan akuntabilitas.

Selain itu, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga medis, birokrasi, dan masyarakat, untuk berperan aktif dalam mewujudkan agenda tersebut. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi, memperkuat data integritas, serta meningkatkan responsivitas layanan kesehatan.

Dalam penutupnya, Selanorwanda menegaskan kembali pentingnya keseimbangan antara kecepatan dan mutu. “Kami berkomitmen untuk Menghadirkan Layanan Lebih Cepat dan Bermutu, namun tidak mengesampingkan akuntabilitas. Inovasi harus selalu berlandaskan pada tata kelola yang baik,” ujar Bupati.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Seruyan berharap fasilitas kesehatan modern tidak hanya menjadi slogan, melainkan realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.