Khemal Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Tangani Karhutla di Palangka Raya, Upaya Bersama Atasi Kebakaran Hutan

Ule.co.id – Khemal Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Tangani Karhutla di Palangka Raya menjadi sorotan utama ketika Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyampaikan urgensi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang melanda wilayah tersebut. Dalam pernyataannya, Khemal menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk mempercepat respons dan meminimalkan dampak sosial‑ekonomi.

Rapat koordinasi yang diadakan pada Senin (23/8/26) melibatkan Komisi V DPR RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Khemal membawa aspirasi warga Palangka Raya, menuntut agar kebijakan nasional dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan, terutama pada daerah beriklim tropis dengan lahan gambut yang rawan terbakar.

Gambut memiliki struktur berongga yang memudahkan api menyebar cepat. “Gambut itu mudah terbakar, di dalamnya berongga. Itulah sifat gambut,” kata Khemal, menambahkan bahwa karakteristik ini menuntut pendekatan penanganan yang berbeda dibandingkan lahan non‑gambut. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terjebak dalam perdebatan di media sosial yang cenderung menyalahkan satu pihak, melainkan fokus pada tindakan konkret.

Seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari petugas pemadam kebakaran, relawan, hingga warga yang membantu memadamkan api secara sukarela, mendapat apresiasi. “Tidak ada lagi ruang untuk saling menyalahkan. Siapa pun yang sudah meluangkan waktu dan terlibat dalam penanganan karhutla, kita apresiasi dan banyak‑banyak terima kasih,” tegas Khemal.

Selain aspek operasional, Khemal menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang mencakup tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga penanggulangan bencana dan pemulihan pascakarhutla. Ia menyebut bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA‑PPAS) APBD 2027 menjadi momentum strategis untuk menilai kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran.

Dalam konteks ekonomi, kabut asap memberikan tekanan pada sektor kesehatan, produktivitas, serta usaha kecil menengah, khususnya kuliner dan pariwisata. Khemal mengutip data awal Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan omzet usaha di kawasan terdampak, serta potensi kenaikan inflasi akibat gangguan rantai pasok.

Berikut adalah langkah‑langkah yang diusulkan Khemal untuk meningkatkan Sinergi Penanganan Karhutla:

• Penguatan koordinasi lintas lembaga melalui forum rutin yang melibatkan DPRD, BNPB, BMKG, dan Dinas Lingkungan Hidup setempat.
• Peningkatan kapasitas pemadam kebakaran dengan peralatan modern dan pelatihan khusus untuk lahan gambut.
• Program edukasi massal yang melibatkan sekolah, komunitas, dan media lokal untuk mengubah perilaku masyarakat.
• Pemetaan zona rawan kebakaran menggunakan teknologi satelit dan data historis.
• Pengalokasian dana khusus dalam APBD untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pascakarhutla.

Implementasi langkah‑langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi frekuensi dan intensitas kebakaran, sekaligus mempercepat pemulihan ekosistem. Khemal menambahkan bahwa pemantauan berkelanjutan dan evaluasi periodik akan menjadi kunci keberhasilan strategi jangka panjang.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Khemal juga menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran ilegal. Ia mengusulkan peningkatan sanksi administratif dan pidana, serta pemberian insentif bagi petani yang menerapkan metode pertanian ramah lingkungan.

Kemitraan dengan sektor swasta, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pemantauan kebakaran, juga menjadi agenda penting. Khemal berharap bahwa kolaborasi ini dapat menghasilkan sistem peringatan dini yang lebih akurat, sehingga respons dapat dilakukan sebelum api meluas.

Secara keseluruhan, Khemal Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Tangani Karhutla di Palangka Raya mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi korban, melainkan agen perubahan yang proaktif. Dengan dukungan kebijakan nasional, alokasi anggaran yang tepat, serta partisipasi aktif masyarakat, harapan akan terwujudnya lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan semakin kuat.

Pengawasan berkelanjutan, transparansi penggunaan dana, dan pelaporan publik yang rutin akan menjadi indikator keberhasilan program. Khemal menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua pemangku kepentingan dapat terus memperkuat koordinasi, sehingga penanganan karhutla tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif dan terintegrasi.