Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Buka Suara soal Rotasi Pejabat, Nama Ajaib, dan Restitusi Pajak: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Ule.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJp) kembali menjadi sorotan publik setelah Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan perkembangan terbaru terkait rotasi pejabat era mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Pada pertemuan internal yang berlangsung di Kementerian Keuangan, Jakarta, Bimo menegaskan bahwa proses perombakan tersebut merupakan “rotasi biasa” yang akan dibahas secara mendetail dalam rapat mendatang.
Menurut pernyataan yang disampaikan pada Jumat, 18 September 2026, Dirjen Pajak Bimo tidak dapat memberikan komentar lebih jauh mengenai nama-nama “ajaib” yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ia hanya menambahkan, “Ajaib, ajaib, ajaib, ajaib,” sambil tersenyum, menandakan bahwa detail tersebut masih berada dalam tahap verifikasi internal.
Perombakan yang dilakukan oleh Purbaya pada 10 September 2026 menyasar ratusan pejabat di tingkat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Langkah tersebut mencakup perubahan pada pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, hingga unit organisasi non-eseon. Meskipun rotasi semacam ini merupakan praktek standar dalam birokrasi, munculnya istilah “nama ajaib” menimbulkan spekulasi mengenai motif politik di balik keputusan tersebut.
Menanggapi situasi itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Suahasil) menyatakan bahwa permintaan pembatalan perombakan telah diajukan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bersama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Suahasil menegaskan bahwa keputusan akhir masih menunggu pertimbangan final dan tidak dapat diprediksi saat ini.
Sementara itu, DJp juga meluncurkan pedoman internal baru terkait sidang banding di Pengadilan Pajak. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-6/PJ/2026 mewajibkan tim sidang untuk merinci setiap dokumen yang ditolak dalam surat uraian banding, sejalan dengan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pedoman tersebut menekankan pentingnya mencantumkan kronologi peminjaman dokumen, berita acara pemberian data, serta pernyataan tidak adanya dokumen tambahan dari wajib pajak.
Ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi proses banding dan meminimalisir potensi penyalahgunaan data. Tim sidang juga diinstruksikan untuk menyertakan berita acara uji bukti bila wajib pajak mengajukan bukti baru yang belum diberikan pada saat pemeriksaan. Namun, pedoman tidak berlaku bagi bukti yang belum tersedia dari pihak ketiga pada tahap pemeriksaan awal.
Di samping dinamika internal DJp, Menteri Keuangan juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menyalurkan restitusi pajak kepada pelaku usaha. Dalam sebuah acara di Universitas Muhammadiyah Palembang, Menteri Keuangan menegaskan bahwa semua klaim restitusi yang sah akan dicairkan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat iklim investasi dan menegakkan keadilan fiskal.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya kepastian hukum bagi dunia usaha, terutama setelah sejumlah perusahaan mengajukan permohonan restitusi akibat perubahan kebijakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Bimo Wijayanto menambahkan bahwa DJp akan terus memantau pelaksanaan restitusi dan memastikan tidak ada penundaan yang merugikan wajib pajak.
Secara keseluruhan, perombakan pejabat, pedoman internal sidang banding, dan jaminan restitusi pajak mencerminkan upaya Kementerian Keuangan untuk menata kembali struktur birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto berjanji akan menyampaikan hasil rapat internal kepada media sesegera mungkin.
