Dindikbud Pekalongan Tindak Tegas Kasus Guru SD Pekalongan Viral, Kepala Sekolah Ditarik dan Guru Dipindah
Ule.co.id – Kasus guru sd pekalongan viral yang menggemparkan publik kini mendapat respons cepat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan. Setelah video rekaman CCTV beredar luas di media sosial, pihak dinas menindaklanjuti laporan yang masuk pada 4 Agustus 2026 dengan menurunkan kepala sekolah secara sementara dan memindahkan guru perempuan ke sekolah lain.
Penarikan kepala sekolah dilakukan dengan menugaskannya ke kantor Dindikbud untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, guru yang terlibat diarahkan mengajar di institusi pendidikan di luar Kecamatan Kedungwuni, guna mengurangi potensi interaksi lebih lanjut dengan siswa. Kedua langkah ini diambil sambil menunggu hasil evaluasi tim khusus yang dibentuk untuk menentukan tingkat sanksi administratif, mulai dari ringan hingga berat.
Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Kholid, menjelaskan bahwa indikasi awal dari rekaman CCTV menunjukkan adanya tindakan asusila di ruang kelas. “Indikasinya mengarah pada kebenaran video yang beredar,” ujar Kholid dalam rapat paripurna DPRD Pekalongan pada 7 September 2026. Ia menegaskan bahwa proses penetapan sanksi tidak akan didasarkan semata pada video viral, melainkan melalui prosedur kedinasan yang transparan.
Menurut keterangan warga, kecurigaan awal muncul ketika motor dua buah sering terlihat di lingkungan sekolah pada sore hari, meskipun pintu sekolah tertutup rapat. Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa murid-murid pun memperhatikan keberadaan kendaraan tersebut dan menanyakan aktivitas kepala sekolah dan guru yang tampak berdua hingga larut. Kecurigaan ini memicu komite sekolah untuk memasang CCTV secara patungan dengan biaya sekitar Rp 200 ribu.
CCTV yang dipasang pada akhir Juli 2026 ternyata berhasil merekam dua adegan. Rekaman pertama beredar luas di media sosial, menampilkan aksi yang dianggap vulgar. Rekaman kedua, yang lebih eksplisit, disimpan dalam flashdisk dan diamankan oleh pihak sekolah untuk menghindari penyebaran lebih lanjut. Saim, tokoh masyarakat Kedungwuni, menegaskan bahwa kedua rekaman tersebut menjadi bukti penting dalam proses investigasi.
Setelah video pertama menjadi viral, Dindikbud segera membentuk tim khusus untuk menelusuri jejak digital dan melakukan verifikasi keabsahan materi. Tim tersebut bekerja sama dengan komite sekolah, kepolisian, dan pihak keamanan siber untuk mencegah penyebaran tautan palsu yang dapat menjerumuskan warganet ke situs berbahaya. Pihak berwenang juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengunduh atau menyebarkan video yang belum terverifikasi.
Proses administrasi kepegawaian sedang berjalan, dengan harapan laporan akhir dapat selesai dalam satu minggu. “Kami berusaha menyelesaikan laporan secepatnya, maksimal satu minggu, agar keputusan sanksi dapat segera diumumkan kepada publik,” kata Kholid. Ia menambahkan bahwa hasil akhir akan diumumkan secara terbuka, termasuk rincian sanksi yang dijatuhkan.
Warga Pekalongan berencana menggelar aksi pada 11 September 2026 di kantor Pemerintah Kabupaten untuk menuntut penanganan tegas dan transparan. Mereka menuntut agar proses hukum berjalan tanpa intervensi politik, serta meminta agar semua pihak yang terlibat diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kasus guru sd pekalongan viral juga menimbulkan perdebatan mengenai etika penggunaan CCTV di lingkungan sekolah. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemasangan kamera tanpa sepengetahuan seluruh staf dapat menimbulkan pelanggaran privasi, sementara yang lain menilai langkah tersebut penting untuk mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang.
Di sisi lain, Dindikbud menegaskan bahwa CCTV dipasang atas inisiatif komite sekolah dan warga, bukan atas perintah pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif setelah muncul desas-desus mengenai hubungan gelap antara kepala sekolah dan guru. Pihak dinas menambahkan bahwa semua rekaman akan disimpan sesuai prosedur arsip dan hanya dapat diakses oleh tim investigasi yang berwenang.
Sejumlah ahli pendidikan menilai bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting bagi institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Mereka menekankan pentingnya pengawasan internal, pelatihan etika bagi pendidik, serta penegakan disiplin yang konsisten. “Kejadian seperti ini harus menjadi titik tolak untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan sekolah,” ujar seorang pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada.
Jika terbukti bersalah, kepala sekolah dan guru yang terlibat dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat, penangguhan jabatan, atau bahkan pemecatan. Selain itu, tindakan hukum pidana dapat dipertimbangkan jika terbukti ada unsur pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Kasus guru sd pekalongan viral menunjukkan betapa cepatnya informasi dapat menyebar di era digital, sekaligus menuntut respons yang cepat, transparan, dan berbasis prosedur resmi. Masyarakat menantikan hasil akhir dari proses investigasi, sementara pihak sekolah berupaya memulihkan kepercayaan publik melalui langkah-langkah korektif yang jelas.
