Ule.co.id – BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas jaminan sosial dengan memberikan diskon iuran 50 persen bagi petani di Sulawesi Tenggara, sekaligus mendukung regulasi daerah serta meluncurkan program Garwa Surga yang menitikberatkan peran keluarga dalam perlindungan pekerja.
Dalam pertemuan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Kendari pada 26 September 2026, Kepala Cabang Kendari, Luky Julianto, mengumumkan bahwa iuran standar Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp16.800 per bulan kini dapat dibayar hanya Rp8.400 hingga akhir tahun. Kebijakan ini ditujukan khusus bagi petani di wilayah Sulawesi Tenggara, yang selama ini menghadapi risiko tinggi kecelakaan kerja dan kematian.
Program diskon tersebut dipadukan dengan optimalisasi peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan inisiatif PROSPERITI untuk memperluas akses layanan keuangan. Melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), petani tidak hanya dapat membayar iuran, tetapi juga mengakses pembiayaan, tabungan, dan layanan keuangan lainnya dalam satu ekosistem digital.
Sementara itu, di Purwokerto, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program Garwa Surga (Gerakan Wanita Sayang Suami dan Keluarga). Kepala Bidang Kepesertaan, Rosalina Agustin, menekankan pentingnya peran istri dan anggota keluarga dalam mendorong pekerja untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi virtual yang diadakan mengedukasi masyarakat tentang manfaat jaminan sosial, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT), JKK, JKM, serta perlindungan bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).
Di tingkat nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat pembentukan produk hukum daerah untuk mendukung universal coverage Jamsostek. Dirjen Otonomi Daerah, Cheka Virgowansyah, menegaskan bahwa regulasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi landasan penting bagi pekerja rentan yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana bagi hasil (DBH) sawit, sumber daya alam (SDA) kehutanan, dan DBH cukai tembakau untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 8 Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi pemda dalam menyusun peraturan daerah, gubernur, maupun peraturan bupati/wali kota. Target universal coverage BPJS Ketenagakerjaan nasional diproyeksikan mencapai 43,92 persen pada tahun 2029, dengan dukungan Permendagri No. 14 Tahun 2025 yang mengatur penggunaan APBD untuk program perlindungan sosial.
- Diskon iuran 50% bagi petani di Sultra hingga akhir 2026.
- Program Garwa Surga mengajak keluarga berperan aktif dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.
- Regulasi daerah dipercepat untuk menutupi kesenjangan perlindungan pekerja informal.
Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta komunitas petani dan kelompok tani. Luky Julianto menekankan pentingnya kolaborasi dengan PPL dan kelompok tani dalam proses pendaftaran dan edukasi, sementara Rosalina Agustin menyoroti peran keluarga sebagai katalisator utama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.
Dengan mengintegrasikan layanan digital, memperkuat regulasi, dan melibatkan keluarga serta komunitas lokal, BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat menurunkan angka kecelakaan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mengurangi beban ekonomi keluarga pekerja di seluruh Indonesia.
