Daftar Isi
JAKARTA, Ule.co.id – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar harus segera diperbaiki atau ditangguhkan operasionalnya. Penegasan itu disampaikan setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dua dapur SPPG di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa.
Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan sejumlah persoalan serius terkait kebersihan dan standar kesehatan pangan. Bahkan, ia mengaku kaget setelah mendapati adanya belatung di area dapur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Temuan itu membuat Dudung menilai dapur SPPG tidak layak tersebut berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat program MBG jika tidak segera ditangani secara serius.
“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” ujar Dudung dalam keterangannya.
Dudung Temukan Banyak Pelanggaran Standar di Dapur SPPG Tidak Layak
Saat melakukan sidak, Dudung menemukan berbagai kondisi yang dinilai jauh dari standar kesehatan dan keamanan pangan. Selain adanya belatung, dapur SPPG tidak layak itu juga memiliki area dapur yang kotor, tempat pencucian yang tidak memadai, serta ruangan dapur yang panas dan tidak higienis.
Tak hanya itu, Dudung juga menyoroti penggunaan palet yang dinilai tidak memenuhi standar sehat. Area dapur kering, penyimpanan bahan basah, dan gudang kering pun disebut masih bercampur tanpa pemisahan yang jelas.
Menurut Dudung, pemisahan area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Karena itu, kondisi yang ditemukan saat sidak dianggap tidak bisa ditoleransi.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.
Dapur SPPG Tidak Layak Diminta Segera Ditutup
Melihat kondisi di lapangan, Dudung meminta pengelola segera melakukan perbaikan dalam waktu dekat. Namun jika tidak mampu memenuhi standar, ia meminta dapur SPPG tidak layak tersebut langsung ditutup sementara.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” katanya.
Dudung mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN terkait hasil temuan tersebut.
Ia juga mendorong agar dapur SPPG tidak layak segera disuspensi atau ditangguhkan operasionalnya demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis.
“Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” ujar Dudung.
Program MBG Harus Utamakan Kesehatan Anak
Dudung menekankan Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, pelaksanaan program tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah makanan yang tersaji, tetapi juga harus memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga.
Menurutnya, jika hanya sekadar menyediakan makanan, katering biasa pun bisa melakukannya. Namun inti utama dari program MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan sehat dan bergizi.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” katanya.
KSP Akan Audit Nasional Dapur SPPG
Untuk memastikan standar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, KSP berencana melakukan audit cepat dan verifikasi nasional terhadap seluruh dapur SPPG.
Melalui proses itu, setiap dapur akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kelayakannya, mulai dari layak penuh, layak bersyarat, hingga tidak layak operasional.
Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan Program MBG tetap aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
Dudung juga memastikan dirinya akan melakukan sidak secara diam-diam ke sejumlah daerah lain, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat.
“Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Dudung Ingatkan Jangan Jadikan MBG Ladang Bisnis
Selain menyoroti masalah kebersihan, Dudung juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ladang mencari keuntungan berlebihan.
Ia menegaskan anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
Menurut Dudung, keuntungan dalam pelaksanaan program masih dianggap wajar selama tidak mengorbankan kualitas makanan dan kesehatan penerima manfaat.
“Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Warga Diminta Ikut Awasi Program MBG
Dudung juga meminta masyarakat dan perangkat wilayah seperti RT untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa kelalaian terhadap standar kesehatan pangan bisa berdampak serius terhadap anak-anak penerima manfaat.
“Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Pengawasan ketat terhadap dapur SPPG tidak layak dinilai menjadi langkah penting agar program unggulan pemerintah tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Turut mendampingi Dudung dalam sidak tersebut yakni Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Yan Hiksas, Tenaga Ahli Utama KSP Lindsey Afsari Puteri, Kepala Sekretariat KSP Agung Setiawan, serta jajaran tenaga profesional KSP lainnya.
