Ule.co.id – Tim ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong, Bogor, pada 23 September 2026 dan menemukan serangkaian bangunan yang menyerupai rumah pribadi dengan fasilitas lengkap layaknya apartemen. Penemuan ini memicu sorotan publik dan menuntut respons cepat dari aparat terkait.
Menurut anggota Ombudsman Fikri Yasin, lebih dari sepuluh unit rumah berada di kawasan belakang lapas, terpisah dari blok hunian umum. Setiap unit dilengkapi dengan ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, bahkan perlengkapan rumah tangga lainnya. Beberapa rumah tampak dihuni oleh narapidana kelas kakap, yang membayar biaya sewa meski nominalnya belum diketahui. Selain itu, tim menemukan minuman beralkohol di dalam salah satu unit.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa temuan ombudsman tidak boleh berakhir pada laporan semata. Ia menuntut agar rekomendasi ombudsman dilaksanakan secara konkret, mengingat Pasal 38 ayat (1) UU No 37 Tahun 2008 mewajibkan terlapor dan atasan terlapor menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Kami akan mengawal proses korektif agar tidak hanya menjadi catatan, melainkan perubahan nyata dalam pelayanan publik,” ujar Khozin dalam pernyataan di Jakarta.
Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan menambahkan bahwa tim sempat dua kali ditolak masuk ke area lapas meski telah membawa surat tugas. Pada sidak pertama pada Juli 2026, petugas keamanan melarang masuk. Pada sidak kedua, terjadi cekcok dan aksi saling dorong hingga salah satu petugas Ombudsman mengalami kaki terjepit. Setelah berhasil menembus hambatan, tim menemukan bangunan mewah yang diduga bukan untuk petugas, melainkan untuk warga binaan.
Penolakan berulang tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan lapas. Syafrida menilai bahwa fasilitas dengan standar apartemen tidak sesuai dengan fungsi lapas dan menuntut klarifikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Dalam rangka menegakkan akuntabilitas, Ombudsman memberi batas waktu satu bulan kepada Pengelola Lapas Cibinong untuk merobohkan seluruh bangunan khusus tersebut. Syafrida menyatakan bahwa perobohan harus selesai sebelum sidak lanjutan dilaksanakan, dan menambahkan bahwa restrukturisasi pimpinan lapas serta pengembalian narapidana ke sel standar juga menjadi bagian dari rekomendasi korektif.
Selain demolisi, Ombudsman menuntut penutupan dua akses keluar yang ditemukan di belakang lapas, serta pengetatan keamanan di seluruh area. Langkah-langkah ini diharapkan mencegah terulangnya praktik fasilitas mewah yang melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem pemasyarakatan.
Reaksi DPR tidak hanya terbatas pada pernyataan, melainkan juga rencana pengawasan berkelanjutan. Komisi II berkomitmen memonitor pelaksanaan rekomendasi ombudsman melalui rapat koordinasi rutin dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta melaporkan hasilnya kepada publik.
Kasus Lapas Cibinong menjadi contoh penting bagi pengawasan layanan publik di Indonesia. Dengan peran ombudsman yang independen, temuan ini menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas. Masyarakat menantikan langkah konkret yang dapat memastikan bahwa fasilitas penjara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
