Ratusan Ribu Rugi: Perjudian Daring Goyang Bansos, Blokir Rekening, dan Kasus Internasional

Ule.co.id – Perjudian daring semakin mengancam kesejahteraan rakyat, terbukti dari pemutusan bantuan sosial bagi lebih dari 20.000 warga di Kabupaten Bekasi serta pemblokiran ribuan rekening bank oleh OJK. Pemerintah daerah dan regulator keuangan kini bersatu memutus alur dana ilegal yang menggerogoti ekonomi rumah tangga dan menimbulkan jaringan penipuan lintas negara.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengungkap bahwa sejak Juni 2026 hingga Agustus 2026, total 20.000 penerima bantuan sosial (PKH, bantuan pangan, dan tunai) dinonaktifkan karena NIK atau KK mereka terindikasi terlibat dalam perjudian daring. Pada bulan pertama, 1.500 jiwa tercoret, meningkat menjadi 1.800 pada Juli, dan melonjak tajam menjadi 17.000 pada Agustus. Akibat status nonaktif, mereka tidak lagi menerima bantuan beras 10 kg atau uang PKH sebesar Rp900.000 per bulan.

Alamsyah menegaskan bahwa data tersebut diambil dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS, lalu disalurkan ke Kementerian Sosial. Jika NIK terdaftar sebagai pemain judi online, baik kepala keluarga maupun anggota keluarga otomatis dinonaktifkan. “Masyarakat harus menyadari bahwa judi tidak memberi kekayaan, justru menjerumuskan ke dalam kemiskinan,” tegasnya.

Salah satu warga Desa Harjamukti, Cikarang Pusat, SN, mengaku kehilangan bansos setelah terdeteksi bermain judi daring. Ia mengaku kesulitan beralih karena kecanduan dan iklan judi yang terus muncul di media digital. “Saya menyesal, tapi iklan-iklan itu terus mengganggu,” ujarnya, menambah gambaran betapa sulitnya keluar dari lingkaran perjudian online.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan dengan memerintahkan perbankan memblokir 38.375 rekening yang terindikasi digunakan untuk perjudian daring. Jumlah ini naik dari 36.735 rekening pada periode sebelumnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan langkah ini bagian dari upaya pemberantasan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Bank-bank diminta melakukan enhanced due diligence (EDD) dan menutup rekening yang NIK‑nya cocok dengan data terindikasi judi online.

Untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, OJK juga mengingatkan publik cara cek NIK yang mungkin dicatut untuk pinjaman online (pinjol). Proses pengecekan dapat dilakukan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau layanan iDebKu OJK secara daring. Langkah‑langkahnya meliputi:

• Mengakses portal iDebKu OJK dengan nomor KTP dan data pribadi.
• Memilih menu “Cek Kredit” untuk melihat riwayat pinjaman.
• Jika terdapat fasilitas kredit yang tidak pernah diajukan, catat detail dan laporkan ke OJK.
• Jika tidak dapat mengakses daring, kunjungi kantor OJK terdekat dengan membawa KTP atau paspor (untuk WNA) serta surat kuasa bila mewakili orang lain.

Pelaporan cepat membantu menghentikan aliran dana pinjaman yang kemudian disalurkan ke platform judi online.

Kasus internasional juga menambah dimensi baru pada bahaya perjudian daring. Di Surabaya, 41 warga negara asing (WNA) dari Tiongkok, Taiwan, dan Jepang ditangkap karena terlibat dalam sindikat penipuan daring yang memanfaatkan identitas palsu untuk menipu korban di Jepang dan Tiongkok. Penyidikan mengungkap penggunaan modus penipuan yang melibatkan layanan pelanggan palsu, termasuk platform e‑commerce. Meskipun fokus utama adalah penipuan, jaringan tersebut juga diketahui mengarahkan dana korban ke situs judi online, memperkuat kaitan antara penipuan siber dan perjudian daring.

Upaya gabungan antara pemerintah daerah, kementerian, dan regulator keuangan menunjukkan bahwa perjudian daring bukan sekadar masalah moral, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas keuangan keluarga, integritas sistem bantuan sosial, dan keamanan siber nasional. Edukasi keluarga, kontrol iklan digital, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk memutus rantai peredaran dana ilegal ini.