Perlinsos Digital Diperluas ke 258 Daerah, Target 50 Juta Penerima Bansos 2027
Ule.co.id – Pemerintah Indonesia memperluas program perlinsos digital ke 258 kabupaten/kota, menargetkan pendaftaran lebih dari 50 juta rumah tangga miskin hingga menengah bawah pada tahun 2027. Langkah ini diambil setelah uji coba awal mencatat lebih dari 4,3 juta kepala keluarga yang berhasil mendaftar dalam hitungan menit, mengurangi biaya hampir menjadi nol.
Ekspansi tersebut meningkatkan cakupan dari 43 wilayah pilot menjadi ratusan wilayah, dengan pendaftaran terbesar berasal dari Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Evaluasi menunjukkan proses pendaftaran yang sebelumnya memakan 75‑200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sekaligus menurunkan beban biaya administratif secara signifikan.
Untuk memperkuat penetrasi, pemerintah meluncurkan Gerakan Perlinsos Peduli Tetangga. Warga diminta menjadi agen bantuan, membantu tetangga yang kesulitan mengakses layanan digital. Inisiatif ini menekankan pentingnya literasi digital dan ketersediaan perangkat, sehingga mereka yang tidak memiliki smartphone tetap dapat terdaftar melalui bantuan tetangga.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Pandjaitan, menegaskan bahwa perluasan ini akan dilanjutkan secara bertahap dengan serangkaian stress test, load test, dan pengamanan data. “Presiden telah memberi arahan untuk memperluas perlinsos digital secara nasional pada minggu ketiga Oktober,” ujarnya dalam rapat koordinasi KPTDP pada 10 September 2026.
Di tingkat provinsi, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menargetkan seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat terakses oleh agen perlinsos pada awal 2027. Digitalisasi mengandalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk verifikasi biometrik, pengajuan BPNT atau PKH, serta pemeriksaan kelayakan melalui integrasi basis data pemerintah. TNI dan Polri turut dilibatkan untuk memastikan akurasi verifikasi di lapangan, menghindari kesalahan inclusion atau exclusion.
Rencana skema nasional menargetkan 50 juta penerima manfaat, mencakup semua desil 1‑5 menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut B. Pandjaitan, menambahkan bahwa perbaikan data kini didukung oleh kecerdasan buatan buatan dalam negeri, memperbaiki akurasi dan konsistensi data sebelum peluncuran penuh.
Kementerian Sosial melalui Wakil Menteri Agus Jabo Priyono menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan digitalisasi bansos. Menurutnya, kesiapan data menjadi kunci utama, dan uji coba di 258 kabupaten/kota akan menjadi landasan untuk peluncuran nasional pada Oktober 2026.
Selain itu, Menteri Sosial Gus Ipul mengajak SDM Sekolah Rakyat menjadi agen perlinsos. Ia menekankan bahwa akurasi data sangat penting untuk menyalurkan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar sesuai Pasal 34 UUD 1945. Gerakan Nasional Peduli Tetangga diharapkan dapat memperluas jaringan agen di tingkat desa.
Dengan dukungan lintas kementerian, lembaga keamanan siber, serta partisipasi aktif masyarakat, perlinsos digital diproyeksikan menjadi platform utama penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Pemerintah menargetkan implementasi penuh pada minggu ketiga Oktober, dengan harapan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan efisiensi distribusi bansos secara nasional.
