Pulang Pisau Gelar FGD: Langkah Konkret Untuk Memperkuat Pencegahan Karhutla
Ule.co.id – Untuk Memperkuat Pencegahan Karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau bersama Lemdiklat Polri mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu, 9 September 2026. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor BPBD Pulang Pisau ini bertujuan merumuskan strategi operasional yang dapat menurunkan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan serta lahan di wilayah setempat.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pulang Pisau, Osa Maliki, menekankan bahwa kejadian kebakaran hutan hampir menjadi agenda tahunan selama musim kemarau. Ia menyampaikan data terbaru bahwa pada tahun 2026, eskalasi karhutla menunjukkan peningkatan signifikan, dengan lahan yang terbakar meluas hingga lebih dari seribu hektar.
Data yang dipaparkan dalam FGD menunjukkan bahwa dari delapan kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Jabiren Raya mencatat angka tertinggi dengan 3.487 titik api hingga 8 September 2026 dan total area terbakar mencapai 1.053,8 hektar. Berikut rangkuman data tersebut:
| Kecamatan | Titik Api | Luas Terbakar (ha) |
|---|---|---|
| Jabiren Raya | 3.487 | 1.053,8 |
Osa Maliki menjelaskan bahwa kondisi geografis Pulang Pisau yang didominasi oleh lahan gambut serta keterbatasan sumber air dan peralatan pemadaman menjadi faktor utama yang memperparah dampak kebakaran. Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan melibatkan koordinasi intensif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat dan pemuka agama.
Meski telah dilakukan sosialisasi melalui pertemuan keagamaan dan pertemuan warga, masih terdapat kelompok masyarakat yang memilih membakar lahan karena dianggap cara yang lebih cepat dan murah untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Osa mengingatkan bahwa praktik tersebut tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk sekitar.
Selama diskusi, peserta FGD mengusulkan beberapa langkah konkret untuk memperkuat upaya pencegahan. Antara lain, pembangunan sekat kanal sebagai jalur pemadam yang lebih efektif, serta program pembasahan lahan gambut secara periodik di zona rawan. Ide-ide tersebut diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam rencana aksi satgas karhutla daerah.
Serdik Sespimen Lemdiklat Polri, Pandu Arief Setiawan, menegaskan bahwa masukan dari BPBD Pulang Pisau akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait pencegahan karhutla. Ia menambahkan bahwa edukasi masyarakat menjadi komponen kunci, terutama melalui pelatihan yang melibatkan aparat kepolisian sebagai pendamping dalam mengawasi praktik pembakaran ilegal.
Dengan latar belakang peningkatan insiden kebakaran yang signifikan, FGD ini menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi jangka panjang. Diharapkan, sinergi antara lembaga penanggulangan bencana, kepolisian, dan pemangku kepentingan lokal dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat pencegahan karhutla di Pulang Pisau.
