Ule.co.id – Dishub Kobar Kawal Persyaratan Sekolah Rakyat menjadi sorotan utama di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) ketika Dinas Perhubungan setempat berjanji memfasilitasi proses penerbitan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) bagi proyek sekolah rakyat yang sedang digalakkan.
Pembangunan sekolah rakyat di Kobar dijadwalkan menjadi bagian penting dari upaya peningkatan akses pendidikan di wilayah pedalaman. Namun, realisasi proyek masih terhambat oleh lima persyaratan teknis yang harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk andalalin, dokumen lingkungan (amdal), dan persetujuan bangunan gedung (PBG). Tanpa kelengkapan dokumen tersebut, proses perizinan tidak dapat dilanjutkan.
Kepala Dinas Perhubungan Kobar, Rawandi, menegaskan komitmen timnya untuk mempercepat penyusunan dan penerbitan andalalin. “Percepatan akan dilakukan setelah seluruh dokumen persyaratan usulan andalalin disampaikan pihak pemrakarsa kepada Tim Andalalin Dishub Kobar,” ujar Rawandi dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Rody Iskandar.
Sekda Kobar, Rody Iskandar, menambahkan bahwa lima persyaratan tersebut saling terkait. “PBG belum bisa diproses karena belum ada dokumen amdal dan andalalin. Oleh karena itu, kami meminta Dishub Kobar untuk mengawal dan membantu proses percepatan penerbitan dokumen andalalin sekolah rakyat,” ujarnya.
Berikut lima persyaratan yang harus diselesaikan sebelum proyek dapat masuk ke fase konstruksi:
- Pematangan lahan
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Dokumen Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
Setiap persyaratan memiliki prosedur administratif yang berbeda, namun semuanya berada dalam koridor peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Tim Dishub Kobar berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Transportasi serta Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa dokumen teknis memenuhi standar teknis dan lingkungan yang berlaku.
Penguatan kolaborasi antara Dishub Kobar Kawal Persyaratan Sekolah Rakyat dan pemrakarsa proyek diharapkan tidak hanya mempercepat perizinan, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan infrastruktur transportasi di sekitar lokasi sekolah. Dampak positifnya meliputi pengurangan kemacetan, peningkatan keselamatan jalan, serta kemudahan akses bagi siswa dan warga sekitar.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menegaskan bahwa semua persyaratan harus dipenuhi tepat waktu dan sesuai ketentuan. Keberhasilan percepatan dokumen teknis menjadi kunci utama agar proyek sekolah rakyat dapat melanjutkan ke tahap konstruksi, yang pada gilirannya akan menambah kapasitas pendidikan di wilayah tersebut.
Dengan komitmen bersama antara Dishub Kobar Kawal Persyaratan Sekolah Rakyat, Sekretaris Daerah, dan pihak pemrakarsa, diharapkan proyek ini menjadi contoh sinergi efektif antara sektor transportasi dan pendidikan dalam rangka mempercepat pembangunan berkelanjutan di Kalteng.
