Revolusi Bansos lewat perlinsos digital: Banyuwangi Jadi Contoh Sukses, Makassar Perluas Pendataan

Ule.co.id – Platform perlinsos digital kini menjadi tulang punggung baru dalam pendaftaran bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan BPNT, memudahkan warga mengakses layanan secara mandiri lewat portal terpadu. Inisiatif ini pertama kali diuji coba di Banyuwangi pada September 2025, kemudian diperluas ke lebih dari 40 kabupaten, termasuk Makassar yang tengah menyelesaikan pendataan di 15 kecamatan.

Keberhasilan pilot di Banyuwangi tidak hanya terbukti pada peningkatan akurasi data, tetapi juga membuka jalan bagi program pemberdayaan ekonomi baru, Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE). Kementerian Sosial menempatkan Banyuwangi sebagai lokasi percontohan PPSE setelah menilai digitalisasi perlinsos berhasil mengurangi kesalahan eksklusi, yaitu warga yang berhak menerima bantuan namun tidak terdaftar.

PPSE menargetkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima PKH, bantuan sembako, atau ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat. Fokusnya adalah meningkatkan kapasitas ekonomi, memperkuat kepemilikan aset, dan membuka akses usaha agar KPM dapat mandiri dan keluar dari ketergantungan bansos. Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial, menegaskan bahwa model ini akan diuji secara terfokus di Banyuwangi sebelum direplikasi ke daerah lain.

Berikut langkah-langkah utama untuk mengakses layanan perlinsos digital:

• Masuk ke portal dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
• Lakukan verifikasi biometrik (sidik jari atau wajah) untuk memastikan keabsahan identitas.
• Pilih program bantuan yang diinginkan, seperti PKH atau BPNT, atau ajukan keduanya sekaligus.
• Isi data pribadi dan kondisi ekonomi secara lengkap, kemudian kirimkan permohonan.
• Pantau status verifikasi dan, bila diperlukan, ajukan sanggahan melalui fitur yang tersedia.

Setelah login, pengguna dapat melihat riwayat permohonan, status verifikasi, serta mengunduh dokumen resmi. Sistem terintegrasi dengan data kependudukan dari berbagai instansi, memastikan data real‑time dan mengurangi duplikasi.

Di Makassar, proses pendataan telah selesai di 15 kecamatan, dan kini melibatkan RT/RW untuk menyisir warga yang belum terdata. Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa peran RT/RW penting karena mereka mengenal kondisi lapangan secara detail, sehingga dapat mengidentifikasi warga yang memenuhi kriteria bantuan namun belum masuk dalam basis data.

Statistik nasional menunjukkan Makassar berada di peringkat ke‑20 dari 43 daerah yang mengikuti program pendataan perlinsos. Upaya verifikasi di tingkat lingkungan diharapkan dapat menutup kesenjangan data, memastikan setiap warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial secara tepat waktu.

Pengembangan perlinsos digital juga berlandaskan pada Digital Public Infrastructure (DPI), yang menghubungkan data kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan fondasi ini, pemerintah dapat melakukan analisis berbasis data untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial‑ekonomi.

Keberhasilan digitalisasi ini membuka peluang bagi integrasi layanan lain, seperti subsidi energi, program kesehatan, dan beasiswa. Kementerian Sosial menargetkan agar pada akhir 2026, semua kabupaten/kota di Indonesia telah mengimplementasikan portal perlinsos digital secara penuh, menjadikan proses pendataan dan penyaluran bantuan lebih transparan dan akuntabel.