Antrean Pertalite Mengular: Gubernur Perintahkan Pemeriksaan Menyeluruh di Semua SPBU

Ule.co.id – Antrean Pertalite Mengular Gubernur Instruksikan Seluruh SPBU Dirazia, menandai kepedulian tinggi Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, terhadap kelangkaan bahan bakar di Palangka Raya. Pada Minggu (13/9/26), ia menegaskan perlunya audit menyeluruh pada tiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mengidentifikasi penyebab antrean panjang.

Di beberapa lokasi strategis kota, antrean kendaraan menumpuk selama berjam‑jam, memaksa pengendara menunggu lama demi mengisi Pertalite. Kondisi ini menimbulkan keresahan publik, mengingat Pertalite adalah bahan bakar bersubsidi yang seharusnya tersedia secara merata.

Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa masalah tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah pasokan. Ia menyoroti perbedaan harga antara BBM nonsubsidi dan Pertalite yang mencapai sekitar enam ribu rupiah per liter, mendorong konsumen beralih ke Pertalite demi menghemat biaya. “Kami meminta pemerintah kabupaten dan kota turun tangan, mengecek setiap SPBU, agar terungkap apakah faktor harga, pasokan, atau keduanya yang menjadi penyebab,” ujar Sabran.

Selisih harga tersebut memang signifikan. Pertalite dipasarkan sekitar Rp 9.500 per liter, sementara Pertamax mencapai Rp 15.500. Perbedaan enam ribu rupiah membuat banyak pengendara memilih Pertalite, meski seharusnya menjadi pilihan subsidi bagi golongan tertentu. Akibatnya, permintaan melampaui ketersediaan, menimbulkan antrean yang mengular.

Antrean Pertalite Mengular Gubernur Instruksikan Seluruh SPBU Dirazia, menambah tekanan pada sistem subsidi. Ketika konsumen BBM nonsubsidi beralih ke Pertalite, stok subsidi menjadi semakin terbatas, memperparah krisis bahan bakar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan subsidi dan kebutuhan penyesuaian harga yang lebih adil.

Instruksi “dirazia” yang dikeluarkan Gubernur berarti setiap SPBU akan diaudit secara mendetail. Pemeriksaan meliputi verifikasi volume penjualan, ketersediaan stok, serta mekanisme distribusi. Hasil audit diharapkan memberikan data akurat untuk menentukan apakah kelangkaan disebabkan oleh kurangnya pasokan, harga yang tidak kompetitif, atau kombinasi keduanya.

Beberapa langkah yang diusulkan meliputi:

• Peningkatan distribusi Pertalite ke wilayah yang paling terdampak.
• Penyesuaian harga selisih antara BBM nonsubsidi dan subsidi secara periodik.
• Pengawasan ketat terhadap praktik penimbunan atau spekulasi bahan bakar.

Langkah‑langkah ini diharapkan dapat meredam antrean dan memastikan ketersediaan BBM bagi semua lapisan masyarakat.

Masyarakat Palangka Raya menyambut positif kebijakan tersebut, berharap inspeksi akan mengungkap penyebab sebenarnya. “Kami hanya ingin mengisi bensin tanpa harus menunggu berjam‑jam,” ujar seorang pengendara yang baru saja melewati antrean panjang di SPBU pusat kota.

Pemerintah pusat juga memantau situasi ini, mengingat fenomena serupa muncul di beberapa provinsi lain. Penanganan yang cepat dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci untuk mencegah eskalasi krisis bahan bakar nasional.

Dengan langkah inspeksi dan penyesuaian kebijakan harga, diharapkan antrean Pertalite dapat berkurang, sekaligus menjaga keberlanjutan program subsidi. Gubernur Agustiar Sabran menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memantau dan menindaklanjuti temuan audit, demi kepentingan publik dan stabilitas pasar BBM.