Penegakan Hukum Karhutla di Kalteng: 32 Kasus Ditindak Tegas, 28 Tersangka Ditetapkan
Ule.co.id – 32 Kasus Karhutla di Kalteng Ditindak Tegas 28 Orang Jadi Tersangka menjadi sorotan utama setelah Satgas Penegakan Hukum Operasi Aman Nusa II 2026 mengumumkan perkembangan terbaru pada 15 September 2026. Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi Kalimantan Tengah semakin intensif, dengan total 32 laporan polisi yang telah diproses dan 28 orang yang resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalteng, Kombes Edwar Zulkarnain, menyampaikan bahwa dari 32 laporan polisi (LP) yang masuk, 19 masih berada dalam tahap penyidikan, lima berada pada tahap penyelidikan, enam telah memasuki Tahap I, satu berada pada Tahap II, dan satu lagi dihentikan melalui SP3 karena terkait dengan hukum adat. Data ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemadaman, melainkan juga pada identifikasi pelaku dan pihak yang diduga terlibat.
Selain individu, penyelidikan juga menargetkan dugaan keterlibatan badan usaha. Tujuh laporan polisi melibatkan korporasi, dan semua kasus tersebut ditangani langsung oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng. Upaya ini menunjukkan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merugikan lingkungan.
Distribusi Laporan Polisi Berdasarkan Kabupaten/Kota
- Ditreskrimsus Polda Kalteng: 7 LP
- Pulang Pisau: 4 LP
- Barito Utara: 3 LP
- Sukamara: 1 LP
- Kotim: 3 LP
- Kobar: 2 LP
- Palangka Raya: 2 LP
- Lamandau: 2 LP
- Katingan: 1 LP
- Barito Selatan: 1 LP
- Gunung Mas: 2 LP
- Kapuas: 4 LP
- Seruyan: 1 LP
Data di atas mencerminkan penyebaran geografis kasus karhutla yang cukup merata, mulai dari wilayah inti provinsi hingga daerah pinggiran. Hal ini menuntut koordinasi lintas wilayah yang kuat agar setiap daerah dapat menindaklanjuti laporan secara efektif.
Statistik Laporan Informasi Tambahan
Selain 32 laporan polisi, Satgas Gakkum mencatat 91 laporan informasi yang berkaitan dengan karhutla di Kalteng. Bila digabungkan, total kasus yang berada dalam tahap penyelidikan mencapai 96, sementara 25 kasus berada dalam tahap penyidikan. Angka ini mengindikasikan beban kerja yang signifikan bagi aparat penegak hukum, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan.
Dirreskrimsus Kombes Edwar Zulkarnain menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman di lapangan. “Aspek penegakan hukum terus kami dorong untuk mengungkap semua pihak yang diduga bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi,” ujarnya dalam laporan perkembangan Satgas.
Langkah-langkah yang telah diambil meliputi:
- Penerimaan dan pencatatan laporan polisi secara terpusat.
- Penyelidikan awal untuk mengidentifikasi sumber kebakaran.
- Penyidikan lanjutan yang melibatkan tim forensik lingkungan.
- Penetapan tersangka berdasarkan bukti material dan saksi.
- Koordinasi dengan lembaga adat untuk kasus yang melibatkan hukum adat.
Proses penetapan tersangka melibatkan analisis satelit, wawancara saksi, serta pemeriksaan laboratorium pada material pembakaran. Hasilnya, 28 orang yang teridentifikasi memiliki peran aktif dalam menyalakan atau memfasilitasi kebakaran, dan kini berada dalam proses penuntutan.
Penghentian satu kasus melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena melibatkan hukum adat menandakan sensitivitas aparat dalam menangani isu-isu tradisional. Keputusan tersebut diambil setelah dialog intensif dengan tokoh adat setempat, memastikan bahwa proses hukum tidak melanggar norma budaya yang berlaku.
Ke depan, Polda Kalteng berencana meningkatkan kapasitas unit penyelidikan dengan menambah personel ahli kebakaran hutan, memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga penelitian, serta memperkuat sistem pelaporan berbasis digital untuk mempercepat respons terhadap insiden baru.
Dengan 32 kasus karhutla yang telah ditindak tegas dan 28 tersangka yang kini berada di bawah proses hukum, harapan besar tertuju pada penurunan angka kebakaran di masa mendatang. Upaya ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengintegrasikan penegakan hukum dengan konservasi lingkungan.
