Ule.co.id – Pergeseran Belanja Jangan Ganggu Infrastruktur Dasar menjadi sorotan utama anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, setelah ia menyoroti penurunan alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi di tengah kenaikan total belanja modal dalam Perubahan APBD 2026. Menurut Okki, meski total anggaran modal naik menjadi sekitar Rp628,523 miliar, komposisinya berubah drastis; sebagian besar peningkatan dialokasikan untuk gedung, bangunan, serta peralatan dan mesin, sementara sektor infrastruktur dasar mengalami pemotongan.
Data struktural Perubahan APBD 2026 menunjukkan peningkatan keseluruhan belanja modal sekitar Rp103,506 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, alokasi untuk jalan, jaringan, dan irigasi menurun, menimbulkan kekhawatiran bahwa konektivitas wilayah dan distribusi air irigasi dapat terhambat. Okki menegaskan bahwa infrastruktur dasar memiliki peran krusial dalam pelayanan publik dan aktivitas ekonomi, sehingga setiap pergeseran anggaran harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak mengorbankan proyek‑proyek prioritas.
“Pergeseran Belanja Jangan Ganggu Infrastruktur Dasar” bukan sekadar slogan, melainkan panggilan untuk menilai dampak riil dari perubahan komposisi anggaran. Okki mengingatkan bahwa penambahan dana pada sektor lain tidak otomatis menjawab kebutuhan paling mendesak di lapangan. Ia menekankan bahwa setiap jenis belanja memiliki efek yang berbeda terhadap masyarakat; jalan, jaringan, dan irigasi secara langsung memengaruhi konektivitas, distribusi barang, serta produktivitas pertanian.
Selain menyoroti alokasi, Okki menekankan pentingnya kesiapan teknis dan administratif dalam pelaksanaan proyek. Dengan sisa waktu APBD yang semakin singkat, setiap kegiatan yang menerima tambahan anggaran harus telah melewati tahapan perencanaan, perizinan, dan pengadaan. “Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi waktu pelaksanaannya mepet dan akhirnya tidak selesai,” tegasnya. Ia mengingatkan risiko terjadinya SiLPA (Sisa Lebih Alokasi) bila proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
Okki juga meminta pemerintah daerah memastikan semua persyaratan hukum, batas waktu pekerjaan, serta mekanisme pengawasan ketat terpenuhi. Ia berharap pengawasan lebih intensif dapat mencegah terjadinya penundaan atau pemborosan anggaran. “Pergeseran Belanja Jangan Ganggu Infrastruktur Dasar” harus tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan fisik, pelayanan dasar, dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dalam sisa tahun anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kalteng.
