Kasus Fadia Arafiq, KPK Ungkap Modus Korupsi Semakin Rumit
Jakarta, ule.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menjadi indikasi nyata bahwa modus korupsi terus berevolusi menjadi semakin rumit dan kompleks. Penegasan ini disampaikan menyusul penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagai pasal tunggal dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) ini.
Penerapan Pasal Konflik Kepentingan yang Pertama
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggunaan Pasal 12 huruf i untuk kasus OTT, yang secara spesifik mengatur tentang konflik kepentingan, merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh KPK. Menurut Budi, ini menunjukkan bahwa praktik rasuah tidak lagi sederhana, melainkan melibatkan konstruksi perkara yang lebih canggih dan berlapis.
“Konstruksi perkara dan pengenaan Pasal 12 huruf i dalam peristiwa tertangkap tangan di Pekalongan ini adalah yang pertama di KPK. Hal ini sekaligus menunjukkan modus tindak pidana korupsi terus bermetamorfosis menjadi semakin kompleks dan rumit,” ungkap Budi Prasetyo di Jakarta pada Kamis (5/3/2026). Ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum terhadap modus korupsi terus berkembang sesuai tantangan yang ada.
BACA JUGA: KPK Tetapkan Tersangka Usai OTT Bupati Pekalongan
Dukungan Publik dan Lembaga Terkait Sangat Krusial
Melihat kompleksitas modus korupsi yang kian meningkat, Budi Prasetyo menekankan pentingnya dukungan dari publik dan para pemangku kepentingan, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini, terutama melalui dukungan data transaksi keuangan, diharapkan mampu mengungkap praktik-praktik korupsi yang tersembunyi.
“Dengan demikian, bisa membuka ruang gelap terjadinya praktik rasuah ini,” tambahnya, menggarisbawahi peran strategis PPATK dalam membongkar kejahatan ekonomi yang semakin canggih.
Kronologi Penangkapan dan Penetapan Tersangka
Operasi senyap yang dilakukan KPK dimulai pada 3 Maret 2026. Saat itu, Fadia Arafiq ditangkap bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Rangkaian penangkapan berlanjut dengan pengamanan 11 individu lain dari Pekalongan, melengkapi total operasi. Peristiwa ini menandai operasi tangkap tangan ketujuh yang berhasil dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, yang juga bertepatan dengan bulan Ramadhan.
Sehari setelah penangkapan, tepatnya pada 4 Maret 2026, KPK secara resmi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya serta berbagai pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dugaan tindak pidana ini berlangsung dalam rentang tahun anggaran 2023-2026.
Kasus Fadia Arafiq menjadi cerminan adaptasi tindak pidana korupsi yang semakin canggih, menuntut pendekatan hukum dan investigasi yang lebih inovatif dari KPK. Penegasan terhadap konflik kepentingan sebagai inti kejahatan menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap pejabat publik dan kolaborasi lintas lembaga untuk memberantas praktik rasuah di Indonesia.
