KPK Tangkap Wakil Bupati Rejang Lebong di OTT Terbaru
JAKARTA, ule.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri. Penangkapan Wakil Bupati Rejang Lebong ini terjadi sebagai bagian dari rangkaian penindakan yang juga melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. Keduanya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif pada Selasa, 10 Maret 2026.
Kronologi Penangkapan Pejabat Rejang Lebong
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Hendri adalah salah satu pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Baik Bupati maupun Wakil Bupati Rejang Lebong saat ini berada di markas KPK. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam operasi ini. Penindakan ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
BACA JUGA: Tuntutan Pembunuhan Brigadir Nurhadi: 2 Terdakwa Divonis Berat
Rentetan OTT KPK Sepanjang Tahun 2026
Penangkapan di Rejang Lebong menandai OTT Wakil Bupati Rejang Lebong kedelapan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Rentetan operasi tangkap tangan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menindak praktik korupsi di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Berikut adalah rangkuman OTT KPK sebelumnya di tahun yang sama:
- 9-10 Januari 2026: Dugaan Suap Pajak. OTT pertama tahun ini mengamankan delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021-2026.
- 19 Januari 2026: Pemerasan oleh Wali Kota Madiun. KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan dengan modus imbalan proyek, dana CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- 19 Januari 2026: Pemerasan oleh Bupati Pati. Pada hari yang sama, KPK juga mengamankan Bupati Pati, Sudewo, yang menjadi tersangka dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Pemerintah Kabupaten Pati.
- 4 Februari 2026: Restitusi Pajak KPP Madya Banjarmasin. OTT keempat berpusat di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak.
- 4 Februari 2026: Importasi Barang Tiruan. KPK juga mengungkap OTT kelima yang berhubungan dengan importasi barang tiruan atau KW. Salah satu yang ditangkap adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
- 5 Februari 2026: Sengketa Lahan PN Depok. OTT keenam menjerat Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya (anak perusahaan Kemenkeu) dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok.
- 3 Maret 2026: Pengadaan Jasa Outsourcing Bupati Pekalongan. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam OTT ketujuh terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
Komitmen KPK dalam Penegakan Hukum
Penangkapan terhadap Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri, bersamaan dengan Bupati Muhammad Fikri Thobari, menegaskan kembali komitmen KPK untuk menindak tegas setiap indikasi korupsi. Masyarakat menanti perkembangan lebih lanjut dari pemeriksaan yang sedang berlangsung ini. Upaya KPK diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia.
