DPRD Palangka Raya Tekankan Administrasi Anggaran Karhutla Harus Dituntaskan untuk Percepatan Penanganan Kebakaran
Ule.co.id – Palangka Raya – Administrasi Anggaran Karhutla Harus Dituntaskan menjadi sorotan utama DPRD setempat seiring meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimpa wilayah kota. Ketua DPRD Subandi menegaskan bahwa proses anggaran yang tertunda dapat menghambat upaya pemadaman yang memerlukan respons cepat dan koordinasi lintas sektor.
Kebakaran hutan dan lahan yang melanda beberapa wilayah Palangka Raya pada pertengahan Agustus 2026 menimbulkan kerusakan ekologis dan mengancam pemukiman warga. Faktor cuaca kering, aktivitas pembakaran lahan, serta kurangnya pengawasan menjadi pemicu utama. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, serta relawan masyarakat telah melakukan upaya pemadaman, namun mereka mengakui bahwa dukungan finansial yang tepat waktu sangat krusial.
“Penanganan karhutla memerlukan partisipasi semua pihak, termasuk pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan relawan. Kami dari DPRD turut mengawasi di lapangan,” ujar Subandi pada Selasa (18/8/2026). Ia menambahkan bahwa meskipun banyak pihak telah berkontribusi, hambatan administratif dalam pencairan dana masih menjadi kendala utama yang harus segera diatasi.
DPRD Palangka Raya berkomitmen untuk mengawasi penggunaan anggaran secara transparan. Subandi menegaskan bahwa jika terdapat kendala dalam proses pencairan, DPRD siap berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk mempercepat prosedur. “Kami tidak ingin adanya ganjalan administratif yang memperlambat penanganan kebakaran,” tegasnya, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Masalah utama yang diidentifikasi adalah proses persetujuan anggaran yang berlarut-larut. Subandi menegaskan kembali bahwa Administrasi Anggaran Karhutla Harus Dituntaskan agar dana dapat segera disalurkan ke tim pemadam. Ia menambahkan bahwa tidak ada kekurangan dana secara keseluruhan, melainkan keterlambatan dalam prosedur administratif yang harus diperbaiki.
Jika setelah evaluasi dipastikan bahwa anggaran yang tersedia masih kurang, DPRD siap mengusulkan penambahan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kalau memang anggaran itu diperlukan, atas usulan pemerintah kota akan kita tambah di perubahan APBD,” ujar Subandi, menegaskan bahwa fleksibilitas fiskal tetap tersedia untuk menutupi kebutuhan mendesak.
Selain dukungan keuangan, keberhasilan penanganan karhutla juga bergantung pada kolaborasi antara TNI, Polri, masyarakat, dan relawan. Subandi mencatat bahwa semua komponen telah bergerak bersama, namun menekankan kembali bahwa Administrasi Anggaran Karhutla Harus Dituntaskan agar tidak ada penundaan dalam pengadaan peralatan, logistik, dan tenaga kerja di lapangan.
Wakil wali kota Palangka Raya juga menyatakan kesiapannya untuk mempercepat proses administratif. Subandi menutup pernyataannya dengan optimisme, “Masalah anggaran cukup, kami DPRD menawarkan tambahan jika diperlukan, fokus utama tetap pada penyelesaian administrasi agar penanganan karhutla dapat berjalan tanpa hambatan.”
