Ule.co.id – Peredaran Narkoba Jadi Keluhan Masyarakat menjadi sorotan utama dalam rangkaian reses anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dilaksanakan pada awal September 2026. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menegaskan bahwa keluhan tersebut muncul secara konsisten dari berbagai wilayah yang dikunjunginya, menandakan tingkat keparahan yang tidak dapat diabaikan.
Junaidi mengungkapkan bahwa permasalahan narkoba tidak sekadar menyangkut penyalahgunaan zat terlarang, melainkan juga berpotensi memicu dinamika sosial negatif, seperti peningkatan perceraian, kriminalitas, dan kerawanan lain yang merusak tatanan keluarga serta lingkungan. Ia menekankan bahwa penanganan harus melampaui sekadar penindakan hukum, melainkan mencakup upaya pencegahan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Junaidi menyoroti pentingnya memperkuat pengawasan di area yang rawan menjadi titik pertemuan jaringan peredaran narkoba, terutama di wilayah pertambangan rakyat yang sering kali kurang terjangkau oleh aparat. Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota harus berperan aktif sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga upaya pemberantasan tidak terfragmentasi.
Sejak Agustus 2026, Kalteng telah menggelar Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba, sebuah inisiatif yang didukung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menegaskan komitmen bersama dalam membersihkan provinsi dari ancaman narkoba. Namun, Junaidi mengingatkan bahwa deklarasi saja tidak cukup; tindakan konkret di lapangan harus terus berlanjut.
Berikut beberapa langkah yang diusulkan oleh DPRD Kalteng untuk menanggulangi peredaran narkoba:
- Peningkatan edukasi anti‑narkoba di tingkat sekolah, keluarga, dan komunitas.
- Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial.
- Pengawasan ketat terhadap lokasi rawan, termasuk area pertambangan dan tempat hiburan malam.
- Pembangunan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang teridentifikasi.
- Penggunaan teknologi pemantauan untuk melacak pergerakan narkoba secara real‑time.
Junaidi menegaskan bahwa keberhasilan program pencegahan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengajak tokoh agama, pemuka desa, serta organisasi kemasyarakatan untuk menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi bahaya narkoba serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan di lingkungan mereka.
Selain itu, DPRD Kalteng menuntut alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program pencegahan dan penindakan. Menurut Junaidi, tanpa dukungan finansial yang kuat, upaya-upaya tersebut akan terhambat dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah provinsi yang luas.
Pernyataan Junaidi juga menyinggung dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya beban layanan kesehatan mental dan sosial bagi keluarga korban narkoba. Ia mengajak dinas kesehatan provinsi untuk menyiapkan layanan konseling serta rehabilitasi yang terintegrasi dengan program penanggulangan narkoba.
Dalam konteks kebijakan, DPRD Kalteng berencana menyusun rancangan peraturan daerah yang menegaskan sanksi lebih berat bagi pelaku jaringan peredaran narkoba serta memberikan insentif bagi komunitas yang berhasil menurunkan tingkat peredaran di wilayahnya.
Dengan menekankan pendekatan holistik, Junaidi berharap bahwa peredaran narkoba tidak lagi menjadi keluhan masyarakat, melainkan masalah yang dapat diatasi melalui sinergi lintas sektor. Ia menutup pertemuan reses dengan ajakan kepada semua pihak untuk terus memantau, melaporkan, dan berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan narkoba.
Upaya bersama ini diharapkan dapat menurunkan angka kasus penyalahgunaan, mengurangi beban sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan produktif bagi seluruh warga Kalimantan Tengah.
