Sudarsono Minta SPPG Jaga Kualitas Makanan, Dorong Pengawasan Ketat MBG di Kalteng
Ule.co.id – Sudarsono Minta SPPG Jaga Kualitas Makanan menjadi sorotan utama setelah DPRD Kalimantan Tengah menekankan perlunya kontrol lebih ketat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota DPRD Sudarsono menegaskan bahwa keamanan pangan bagi pelajar harus menjadi prioritas, terutama menyusul kasus keracunan massal yang menimpa siswa di Kabupaten Seruyan.
Insiden yang terjadi pada akhir Juli 2026 melibatkan lebih dari 150 pelajar dari SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Mereka melaporkan gejala mual, muntah, diare, dan demam setelah mengonsumsi menu MBG yang disiapkan oleh SPPG Seruyan Hilir. Kejadian ini memicu keprihatinan publik dan menimbulkan pertanyaan serius tentang standar kualitas makanan yang disalurkan melalui program pemerintah.
Sudarsono menilai bahwa penyedia MBG harus memastikan setiap tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga proses pengolahan, memenuhi standar keamanan pangan. “Jangan sampai karena mengejar pelayanan, kualitas makanan terabaikan. Ini menyangkut kesehatan anak-anak, sehingga proses penyediaan sampai makanan diterima siswa harus benar-benar dijaga,” tegasnya dalam pernyataannya pada Jumat (14/8).
Menanggapi tekanan publik, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan sementara operasional SPPG Seruyan Hilir untuk melakukan audit menyeluruh. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami siswa serta memberi ruang bagi perbaikan prosedur.
Selain menuntut evaluasi pada SPPG yang terlibat, Sudarsono menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG di Kalimantan Tengah. “Kalau ada kesalahan atau kelalaian, tentu harus dievaluasi. Kita ingin program ini berjalan baik, tetapi keamanan dan kualitas makanan tetap menjadi hal yang utama,” ujarnya.
Pengawasan ketat yang diusulkan mencakup beberapa aspek penting: verifikasi mutu bahan baku, pelatihan kebersihan bagi staf dapur, serta penerapan standar HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Pemerintah provinsi dan dinas terkait diharapkan dapat menyediakan sarana dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan standar tersebut.
Para ahli gizi menambahkan bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan status gizi anak sekolah, asalkan dijalankan dengan prosedur yang transparan dan terkontrol. “Program ini harus menjadi contoh keberhasilan intervensi gizi, bukan sumber risiko kesehatan,” kata seorang pakar gizi dari Universitas Palangka Raya.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, DPRD Kalteng juga mengusulkan pembentukan tim inspeksi independen yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Tim ini akan melakukan audit periodik dan melaporkan temuan secara publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas penyedia MBG.
Kasus keracunan massal di Seruyan menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan di lingkungan sekolah. Dengan menegakkan standar kualitas, diharapkan tidak ada lagi kejadian serupa yang mengancam kesehatan generasi muda.
Ke depannya, Sudarsono berharap program MBG dapat kembali berjalan lancar dengan jaminan keamanan pangan yang kuat. “Kami ingin program ini memberi manfaat sesuai tujuan, tanpa menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima,” tutupnya.
