Badan Gizi Nasional Luncurkan Marketplace MBG, Prioritaskan 7 Komoditas, Perketat SOP Dapur
Ule.co.id – JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan peluncuran marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini diharapkan dapat menutup celah korupsi, mengurangi praktik kickback, dan menjamin kualitas bahan makanan yang disalurkan ke ribuan sekolah di seluruh Indonesia.
Menurut Kepala BGN Sudaryono, sistem baru akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang sebelumnya dipakai dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Belanjanya pakai sistem sehingga tidak ada lagi hanky‑panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitas jelek tapi diakui tinggi,” tegas Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada 17 September 2026.
Marketplace ini dirancang sebagai lokapasar digital yang hanya menerima penjual terverifikasi (verified seller) melalui asosiasi resmi. Setiap penjual bahan baku harus melewati proses verifikasi mutu, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar higienitas. BGN menargetkan penyelesaian pengembangan sistem dalam tiga hingga empat minggu, dengan harapan platform dapat beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Fokus utama marketplace adalah tujuh komoditas utama MBG: beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu. Sudaryono menegaskan bahwa beras tidak boleh menggunakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sementara minyak goreng tidak boleh berasal dari merek Minyakita. Penekanan pada komoditas ini dimaksudkan untuk menghindari manipulasi kualitas dan memastikan pasokan yang aman serta bergizi.
Selain reformasi pengadaan, Badan Gizi Nasional juga memperketat standar operasional di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN mewajibkan kepala SPPG berada di dapur pada saat jam memasak MBG. Kebijakan ini bertujuan memastikan SOP dapur dijalankan dengan tepat, mulai dari proses pemasakan hingga penyajian. “Jika tidak mematuhi, kami akan menertibkan yang bersangkutan,” kata Sudaryono.
Langkah lain yang diambil BGN adalah menutup 1.200 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan alokasi anggaran sebesar Rp509 miliar untuk tahun anggaran 2027 akan digunakan dalam pengawasan keamanan pangan MBG, termasuk kegiatan preventif, penelusuran, dan surveilans.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi alokasi dana, Badan Gizi Nasional juga menghapus 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG, terutama sekolah internasional dan swasta elit yang menolak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keputusan ini diambil setelah konfirmasi bersama kepala sekolah dan wali murid, memastikan dana dialokasikan ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang lebih membutuhkan.
Sudaryono menambahkan bahwa marketplace bahan baku MBG terinspirasi dari SIPLah, yang telah terbukti efektif dalam mengelola pengadaan barang di sektor pendidikan. Dengan sistem terintegrasi, BGN berharap dapat meminimalkan risiko korupsi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses distribusi bahan baku ke SPPG di seluruh negeri.
Pengawasan ketat tidak hanya berhenti pada pengadaan. BGN bersama BPOM akan melakukan audit rutin terhadap proses penyimpanan, transportasi, dan penyiapan makanan. Fokus utama tetap pada keamanan pangan, higienitas, dan kepatuhan terhadap standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Implementasi marketplace dan kebijakan baru ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menjadikan Badan Gizi Nasional sebagai contoh institusi publik yang berkomitmen pada akuntabilitas dan transparansi.
