Dewan Dorong Pemerintah Ubah Pendekatan Pembangunan: Inisiatif Baru untuk Pemerataan di Kalteng
Ule.co.id – Dewan Dorong Pemerintah Ubah Pendekatan Pembangunan menekankan perlunya perubahan strategi pembangunan di Kalimantan Tengah, mengingat ketimpangan layanan dasar antar wilayah masih signifikan. Pada rapat paripurna DPRD Kalteng tanggal 10 September 2026, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan usulan konkret untuk mengintegrasikan data layanan publik ke dalam perencanaan anggaran.
Juru bicara fraksi, Ferry Khaidir, mengusulkan pembentukan Indeks Ketimpangan Pelayanan Dasar Daerah (IKPDD) yang akan menjadi acuan utama pemerintah provinsi dalam menentukan prioritas alokasi dana. Indeks ini dirancang untuk menilai kebutuhan riil berdasarkan sejumlah indikator, seperti kondisi dan aksesibilitas jalan, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas pendidikan, serta konektivitas internet.
Pengukuran melalui IKPDD mencakup indikator-indikator kritis: kualitas dan panjang jaringan jalan, rasio tenaga medis per 1.000 penduduk, jumlah guru tetap per sekolah, tingkat penetrasi internet, serta waktu tempuh rata-rata warga untuk mengakses layanan dasar. Data tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dengan statistik pembangunan manusia yang sudah tersedia pada tingkat kabupaten dan kota.
Ferry menegaskan bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang diserap. “Tambahan anggaran dalam Perubahan APBD harus diarahkan terlebih dahulu kepada kebutuhan dasar masyarakat dan wilayah yang memiliki kesenjangan pelayanan paling besar,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa indikator keberhasilan program harus mencakup peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar realisasi belanja.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari sebagian anggota DPRD, yang melihat potensi IKPDD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Beberapa pihak menyoroti perlunya data yang akurat dan terupdate secara berkala, agar indeks dapat mencerminkan kondisi lapangan secara real time.
Jika diterima, pemerintah provinsi akan menyiapkan mekanisme pengumpulan data melalui dinas terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Data akan diolah oleh tim khusus yang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik provinsi, memastikan konsistensi metodologi dan validitas hasil.
Implementasi Indeks Ketimpangan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kalteng, khususnya dalam menurunkan kesenjangan antar wilayah. Dengan pendekatan yang lebih terukur, diharapkan pula investasi publik dapat menghasilkan dampak sosial‑ekonomi yang lebih signifikan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah paling tertinggal.
Fraksi PDI Perjuangan menutup usulannya dengan harapan pemerintah provinsi tidak hanya menetapkan target yang terukur, tetapi juga memonitor realisasi secara berkelanjutan. “Kami menuntut agar indikator keberhasilan program tidak berhenti pada jumlah anggaran yang terserap, melainkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan berkurangnya kesenjangan antar wilayah,” tutup Ferry.
