Golkar Kalteng Tekan Pemerintah: APBD-P 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Ule.co.id – Dalam rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalimantan Tengah, fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Golkar Minta APBD-P Berdampak Nyata bagi warga provinsi. Juru bicara fraksi, Rahadian Fani, menyoroti perubahan komposisi belanja daerah yang tercermin dalam rancangan perubahan APBD-P 2026, menuntut agar peningkatan nominal tidak hanya bersifat angka, melainkan menghasilkan program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rancangan perubahan APBD-P menunjukkan total belanja daerah naik dari Rp5.452 triliun menjadi Rp5.541 triliun, menambah sekitar Rp89,036 miliar. Namun, peningkatan tersebut tidak merata. Belanja Operasi turun Rp275,033 miliar, sementara belanja bantuan sosial naik Rp28,557 miliar menjadi Rp143,569 miliar. Belanja Modal mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp103,506 miliar, terutama untuk pembangunan gedung, bangunan, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Selain itu, belanja transfer meningkat menjadi Rp1,011 triliun, namun belanja bantuan keuangan justru berkurang sekitar Rp53,520 miliar menjadi Rp17,273 miliar. Fraksi Golkar menilai bahwa pergeseran alokasi ini harus dipantau secara ketat, agar tidak berakhir pada nominal tinggi yang tidak menghasilkan manfaat konkret.
Rahadian menekankan pentingnya realokasi anggaran yang terukur dan berorientasi pada hasil. “Kami meminta penjelasan jelas tentang arah dan hasil realokasi, serta memastikan bahwa tambahan belanja siap dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi perlu memperhitungkan waktu pelaksanaan, mengingat sisa tahun anggaran yang terbatas.
Fraksi Golkar menyoroti bahwa perubahan komposisi belanja harus diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung dan dapat diselesaikan sesuai target. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk menghindari rendahnya tingkat serapan anggaran atau manfaat yang tidak optimal bagi masyarakat.
Berbagai sektor yang mendapat peningkatan alokasi, seperti bantuan sosial dan belanja modal, diharapkan dapat memperkuat layanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, penurunan belanja operasi dan bantuan keuangan menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintah provinsi dalam mengalokasikan sumber daya.
Dalam konteks APBD-P 2026, Golkar mengingatkan bahwa setiap perubahan harus disertai dengan mekanisme evaluasi dan monitoring yang transparan. “Tanpa pengawasan yang kuat, tambahan anggaran dapat menjadi sekadar angka di atas kertas,” kata Rahadian. Ia menutup dengan harapan bahwa DPRD Kalteng dan pemerintah provinsi dapat bekerja sama untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan menghasilkan manfaat nyata.
Pengawasan dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar APBD-P 2026 tidak hanya meningkatkan nominal belanja, melainkan juga menghasilkan program-program yang dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Kalimantan Tengah. Dengan tekanan dari fraksi Golkar, pemerintah provinsi diharapkan memberikan klarifikasi yang komprehensif serta menyiapkan mekanisme pelaksanaan yang efektif.
