Purdiono Sentil Pusat Masyarakat Kalteng Disebut Normal Padahal Menjerit, Kritik Tajam atas Penilaian BNPB
Ule.co.id – Purdiono Sentil Pusat Masyarakat Kalteng Disebut Normal Padahal Menjerit menjadi sorotan utama setelah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan roda kehidupan warga Kalimantan Tengah tetap berjalan normal meski kabut asap tebal menyelimuti wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan. Kritik Purdiono menyoroti kesenjangan antara data statistik yang menampilkan aktivitas ekonomi tetap berjalan dan realitas lapangan di mana penduduk masih merasakan dampak kesehatan dan ekonomi yang berat.
Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 23 September 2026, Suharyanto menegaskan bahwa lalu lintas, toko, dan rumah makan di Palangka Raya serta kota‑kota lain di Kalteng tidak mengalami gangguan signifikan. Ia menambahkan bahwa akses udara memang sedikit terhambat, khususnya penerbangan komersial dan operasi pemadaman, namun secara keseluruhan situasi dianggap “normal”.
Purdiono, anggota Komisi I DPRD Kalteng, menolak penilaian tersebut. Ia berargumen bahwa ukuran normalitas tidak boleh hanya dilihat dari keberlangsungan aktivitas ekonomi semata. “Jika masyarakat masih beraktivitas karena mereka harus hidup, bukan berarti kondisi mereka aman atau sehat,” ujarnya saat ditemui di ruang kerja komisi pada Jumat, 25 September.
Selain dampak kesehatan, Purdiono menyoroti kerusakan pada lahan pertanian yang semakin parah akibat kekeringan dan terbatasnya pasokan air. Petani di daerah pedalaman melaporkan penurunan hasil panen dan kehilangan mata pencaharian. “Lahan‑lahan pertanian kering karena tidak ada air, dan ini bukan sekadar masalah ekonomi jangka pendek, melainkan ancaman ketahanan pangan daerah,” kata Purdiono.
Ia menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif, mencakup indikator kesehatan, ketersediaan air, serta dampak psikologis masyarakat yang terpapar asap secara terus‑menerus. Purdiono menekankan pentingnya melibatkan lembaga kesehatan, badan meteorologi, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses evaluasi.
Respons BNPB terhadap kritik tersebut belum sepenuhnya jelas. Namun, Suharyanto mengakui adanya gangguan pada transportasi udara dan menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan otoritas penerbangan serta tim pemadam kebakaran. Ia menambahkan bahwa upaya pemadaman telah melibatkan aparat militer, satpolpp, serta relawan setempat.
Para pakar lingkungan menilai bahwa kebijakan penilaian normalitas yang terlalu sederhana dapat menimbulkan kesan menyepelekan risiko kesehatan jangka panjang. Dr. Anita Sari, pakar kesehatan lingkungan Universitas Palangka Raya, mengingatkan bahwa paparan partikel halus (PM2,5) dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan kronis.
Di sisi lain, pemerintah provinsi Kalteng telah mengeluarkan kebijakan darurat, termasuk distribusi masker N95 kepada warga rawan, penyediaan posko kesehatan temporer, dan upaya penanggulangan kebakaran melalui pengerukan kanal serta penanaman kembali area yang terbakar. Namun, Purdiono menilai langkah‑langkah tersebut masih belum menyentuh akar permasalahan, terutama kurangnya mitigasi kebakaran yang bersifat preventif.
Persoalan karhutla di Kalteng tidak lepas dari faktor perubahan iklim, praktik pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan, serta kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, tahun 2026 mencatat peningkatan area kebakaran sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan latar belakang tersebut, Purdiono menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, serta sektor swasta untuk mengimplementasikan program rehabilitasi lahan, penyediaan sumber air alternatif, dan edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang menggugah, “Saya menolak kalau dikatakan berjalan normal, kasihan masyarakat menjerit.”
